Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ekosistem laut yang sangat kaya termasuk mangrove, padang lamun dan rawa payau yang dikenal sebagai ekosistem karbon biru.
Ekosistem tersebut ternyata punya peran penting dalam penyerapan dan penyimpanan karbon, mitigasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi masyarakat melalui perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, serta cadangan karbon biru," ujar Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani dikutip dari Antara, Jumat (6/2/2026).
Indonesia sendiri memiliki keunggulan dengan garis pantai sepanjang 95.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau. Kekayaan itu mencakup 3,44 juta hektare mangrove dan 2,5 juta hektare terumbu karang yang menempatkan Indonesia sebagai pemilik 70 persen cadangan karbon biru dunia.
Namun potensi besar tersebut saat ini menghadapi tantangan serius, dimana sekitar 30 hingga 40 persen terumbu karang nasional berada dalam kondisi rusak, serta kehilangan luasan mangrove yang mencapai hampir 195.000 hektare dalam satu dekade terakhir.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kartika Listriana, menegaskan laut dan ekosistem pesisir memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim.
Pengelolaan dan restorasi ekosistem karbon biru yang terintegrasi dinilai mampu menurunkan emisi karbon, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
"Penguatan tata kelola ekosistem karbon biru bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan," ujar Kartika.
Dukungan kuat juga disampaikan Pemerintah Provinsi Maluku. Dengan 17 kabupaten dan kota, Maluku siap menjadi kawasan ekosistem karbon biru sebagai pondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekologi, sekaligus menopang ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
Sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah pesisir laut yang luas, Maluku memiliki potensi besar sebagai kawasan penyerap dan penyimpan karbon biru. Namun demikian, tantangan tetap akan ada, termasuk soal tata kelola.
Tata kelola karbon biru tidak bisa dilakukan secara singkat atau parsial, melainkan melalui proses bertahap yang dimulai dari penguatan visibilitas data, pemetaan potensi, hingga pengembangan mekanisme ekonomi karbon yang kredibel.
Melalui tata kelola yang baik, kualitas lingkungan akan terjaga untuk mempertahankan daya saing destinasi wisata, sekaligus melindungi mata pencaharian masyarakat.
"Melalui pendekatan ekonomi biru, pemerintah berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya laut tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional," pungkasnya.
