TRIBUNPADANG.COM, SOLOK SELATAN — Masyarakat Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mengajukan pembangunan infrastruktur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk tahun 2027.
Warga secara meminta pemerintah memprioritaskan akses jalan dan fasilitas pendidikan di wilayah ibu kota kabupaten tersebut.
Fokus utama usulan masyarakat tahun ini bertumpu pada penguatan aksesibilitas transportasi jalan dan peningkatan kualitas sarana pendidikan di wilayah ibu kota kabupaten tersebut.
Dalam rangkaian pra-Musrenbang yang telah dilaksanakan sejak awal pekan, aspirasi warga didominasi oleh permintaan pembangunan jalan lingkar.
Akses jalan dinilai menjadi urat nadi utama bagi pergerakan ekonomi dan mobilitas sosial masyarakat di beberapa jorong.
Baca juga: Potensi Hujan Guyur Pariaman dan Payakumbuh, Cek Prakiraan Cuaca 7 Kota Sumbar Hari Ini
Salah satu poin krusial yang diajukan adalah pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan Jorong Rimbo Tangah menuju Durian Tarung. Selain itu, masyarakat juga mendesak adanya pengerjaan jalan lingkar di Pulau Mutiara guna memecah kepadatan dan memperluas jangkauan pemukiman.
Sektor pendidikan pun tak luput dari perhatian. Akses menuju SMA Negeri 10 Solok Selatan di Jorong Durian Tanjak serta jalan lingkar yang menghubungkan TPU 2 dengan SD Negeri Wonorejo di Sungai Lambai masuk dalam daftar prioritas pembangunan infrastruktur dasar.
Selain akses jalan, usulan mencakup renovasi dan penambahan fasilitas sekolah. Di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, masyarakat memohon adanya pembangunan ruang kelas baru (RKB) bagi SD Negeri 1 Lubuk Gadang untuk menampung minat belajar siswa yang terus meningkat.
Permintaan serupa juga datang dari SD Negeri 18 Sungai Lambai yang membutuhkan pemagaran sekolah demi keamanan siswa, serta kelengkapan sarana pendukung di SD Negeri 29 Durian Tanjak. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih representatif bagi generasi muda di Sangir.
Tidak hanya soal infrastruktur fisik, penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi isu yang hangat dibicarakan. Warga mengharapkan adanya bantuan sarana produksi serta pendampingan agar UMKM lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk juga mendapat porsi usulan. Masyarakat meminta pengadaan bibit tanaman unggul untuk memacu produktivitas lahan petani, mengingat posisi Sangir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Solok Selatan.
Staf Ahli Bupati Solok Selatan, Novirman, yang hadir mewakili Bupati, menjelaskan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah tetap konsisten pada penguatan pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa setiap usulan akan disinkronkan dengan visi besar kabupaten dalam mengembangkan sumber daya manusia.
"Tujuan utama pembangunan di berbagai bidang ini adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Solok Selatan," ujar Novirman dalam sambutannya di Kantor Camat Sangir, Jumat (6/2/2026).
Sementara itu, Anggota DPRD Solok Selatan, Dede Pasarela Dt. Camin, mengingatkan masyarakat bahwa Musrenbang tahun ini merupakan fondasi awal bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Baca juga: Gubernur Sumbar Dinilai Lalai, Ombudsman Temukan Maladministrasi Penertiban Lembah Anai
Ia menekankan pentingnya skala prioritas dalam setiap usulan yang diajukan.
Dede menjelaskan bahwa mengingat dokumen RPJMD 2025–2029 sudah ditetapkan, maka usulan masyarakat harus sejalan dengan dokumen tersebut.
Hal ini menjadi penting mengingat keterbatasan ruang fiskal atau anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah saat ini.
"Dengan keterbatasan anggaran, hanya usulan yang benar-benar menjadi prioritas dan berdampak luas yang akan menjadi perhatian utama," tegas Dede.
Ia juga menjamin bahwa lembaga legislatif akan terus mengawal aspirasi ini agar dapat terakomodasi dalam penganggaran tahun depan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur pimpinan kecamatan (Forkopimcam), serta tokoh masyarakat setempat.
Momentum ini menjadi wadah dialog antara pengambil kebijakan dan warga guna memastikan pembangunan di Kecamatan Sangir tepat sasaran.(*)
