SURYA.CO.ID - Fenomena ketidakharmonisan kepala daerah di Jawa Timur, memicu keprihatinan dari Anggota DPRD Jatim, Freddy Poernomo.
Konflik yang dimaksud adalah perpecahan antara kepala daerah di Jember, Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Santoso.
Perpecahan keduanya kini bahkan telah memasuki ranah gugatan di pengadilan.
Selain di Jember, isu keretakan hubungan juga sempat menerpa Kabupaten Sidoarjo, yakni antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana.
Terkait konflik tersebut, politisi senior Partai Golkar ini meminta Gubernur Jawa Timur segera turun tangan untuk melakukan mediasi guna menjaga stabilitas pemerintahan.
Freddy menilai, campur tangan Gubernur sangat krusial.
Selain berstatus sebagai kepala daerah tingkat provinsi, Gubernur merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
"Sehingga, perlu melakukan pembinaan," kata Freddy saat dikonfirmasi SURYA.co.id, Jumat (6/2/2026).
Baca juga: Konflik Kepala Daerah, DPRD Jatim : Gubernur Perlu Turun Tangan untuk Lakukan Mediasi
Freddy Poernomo menegaskan bahwa konflik internal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berisiko mengganggu jalannya birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Sebelum Gubernur turun tangan, ia mendorong legislatif di tingkat kabupaten untuk mengambil peran aktif.
"Tentu kami harap DPRD sebagai fungsi kontrol harus memberikan warning," ujar pria yang menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Jatim tersebut.
Upaya Freddy dalam menyuarakan stabilitas politik di Jawa Timur ini tak lepas dari rekam jejaknya sebagai legislator senior yang memahami seluk-beluk pemerintahan.
Menurut info yang dihimpun SURYA.CO.ID dari berbagai sumber, Freddy Poernomo lahir pada 4 Februari 1958 silam.
Ia merupakan anggota DPRD A Jatim periode 2024-2029 Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) XII, terdiri dari Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Jatim periode 2019-2029
Freddy dikenal sebagai politisi senior yang ahli dalam bidang hukum tata negara dan pemerintahan.
Wakil Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam tak kaget dengan fenomena yang terjadi ini.
Sebab, ia menilai ketidakharmonisan kepala daerah dan wakil kerap terjadi di tengah pemerintahan. Berbeda ketika saat masa kampanye hingga pelantikan yang mesra.
Keretakan biasanya terjadi karena berbagai faktor.
"Menurut saya semua ini seharusnya tidak perlu terjadi jika kedua belah pihak memiliki komitmen yang kuat untuk selalu bersama-sama hingga akhir periode," ujar Surokim ketika dikonfirmasi SURYA.co.id terpisah, Jumat (6/2/2026) .
Pengamat politik ini menilai hal tersebut bisa teratasi dengan intensnya komunikasi, saling pengertian hingga pembagian peran dan pelibatan masing-masing.
Sehingga, tidak muncul ego masing-masing ketika di pertengahan periode.
Sedapat mungkin disharmoni harus diantisipasi.
"Menurut saya harus ada ikhtiar terus menerus agar frekuensi itu bisa sama dan terus bisa diperbaharui agar terbangun trust berkesinambungan," jelas Surokim dalam analisanya.
Sebagai akademisi, Surokim mengingatkan disharmoni kepala daerah pasti akan mengganggu ritme dan akselerasi pemerintahan.
Bahkan, cenderung merusak dan menggangu konsentrasi dalam manajemen pembangunan daerah.
"Jika keretakan itu terjadi percayalah energi kepala daerah akan habis untuk berseteru dan susah untuk bisa menjalankan roda birokrasi menjadi lebih progresif dan akseleratif," ucap Surokim.
(SURYA.CO.ID Yusron Naufal Putra)
===
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.
Klik di sini untuk untuk bergabung
