TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - DI Yogyakarta bersiap mengambil peran krusial sebagai salah satu motor penggerak ketahanan pangan nasional.
DIY dipilih menjadi lokasi percontohan (pilot project) penerapan model Lumbung Mataraman yang terintegrasi dengan Food Processing Hub dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah strategis dirancang untuk memperkuat sistem pangan lokal demi menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi fokus utama pemerintah pusat.
Model Lumbung Mataraman yang dikembangkan pun hadir sebagai ekosistem terpadu yang memangkas panjangnya rantai pasok pangan.
Melalui skema tersebut, bahan pangan hasil jerih payah para petani lokal dan kelompok usaha desa akan dikonsolidasikan secara sistematis.
Menurut RM Wahyono Bimarso dari Yayasan Bijana Paksi Sitengsu, yang juga merupakan Sampeyan Dalem Sultan Hamengku Buwono I, bahan baku bakal masuk ke tahap pengolahan awal di food processing hub sebelum didistribusikan ke dapur SPPG.
"Fokusnya adalah membangun sistem pangan yang rapi dari hulu ke hilir, berbasis potensi lokal, dan mendukung keberlanjutan dapur gizi publik," tandasnya, Minggu (8/2/26).
Alhasil, model ini membawa dampak positif bagi stabilitas ekonomi, seperti efisiensi distribusi, stabilitas harga karena mengurangi ketergantungan pada tengkulak, hingga jaminan mutu keamanan pangan.
Dijelaskan, uji coba di DIY diharapkan bisa menjadi ruang pembelajaran kolektif, di mana beberapa kecamatan di Kabupaten Gunungkidul akan ditunjuk sebagai lokasi pembangunan prototype.
"Ini jadi ruang pembelajaran bersama, baik bagi pemerintah, pelaku usaha desa, maupun mitra pengelola dapur SPPG, sebelum diterapkan lebih luas. Rencana pembangunan di beberapa kecamatan di Kabupaten Gunungkidul sebagai pilot project," cetusnya.
Sesuai dengan amanat Perpres No. 115 Tahun 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) telah resmi menggandeng Lumbung Mataraman DIY sebagai pemasok utama program MBG.
Salah satu kunci keberhasilan program ini adalah optimalisasi lahan desa atau tanah bengkok untuk menciptakan ekosistem pangan mandiri.
Sekjen Yayasan Bijana Paksi Sitengsu, R Teddy Anggoro, menjelaskan, ekosistem ini melibatkan integrasi antara pertanian, peternakan, perikanan, hingga UMKM lokal.
"Kemudian optimalisasi lahan melalui transformasi lahan idle menjadi pusat pertanian dan peternakan produktif. Lumbung Mataraman juga menerapkan sistem terpadu," cetusnya.
"Jadi, bisa mengintegrasikan pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lokal dalam satu siklus, serta ekonomi kerakyatan yang memberdayakan BUMDes dan warga desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal," urai Teddy.
Apresiasi tinggi turut datang dari Badan Gizi Nasional (BGN) atas inisiatif Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui program Lumbung Mataraman.
Program yang sejatinya telah dipersiapkan sejak dua tahun lalu tersebut, memanfaatkan lahan kas desa seluas 1 hingga 1,25 hektar untuk dikelola masyarakat kurang mampu.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menilai model kemandirian pangan ini adalah solusi strategis untuk mencegah inflasi, serta menjaga stok pangan tetap stabil di tengah melonjaknya kebutuhan dapur gizi.
Dengan menjadikan warga desa sebagai pemasok utama, ekonomi kerakyatan di DIY pun diharapkan dapat bergerak lebih inklusif.
