Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung -  Lewat Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Jati Agung, Lampung Selatan, Provinsi Lampung bersiap naik kelas—menjadi pusat industri pengolahan yang memberi nilai tambah langsung bagi daerah.

Ketua Komisi II DPRD  Lampung Ahmad Basuki menegaskan, proyek ini bisa menjadi mesin akselerasi transformasi ekonomi Lampung.

“Lampung harus berhenti hanya sebagai pemasok bahan mentah. Dengan hilirisasi yang kuat dan terintegrasi, nilai tambah akan tinggal di daerah. Peternak dan petani kita tidak lagi di hilir rantai keuntungan, tetapi menjadi bagian utama dari ekosistem industri,” ujar politisi yang akrab disapa Abas, Sabtu (7/2/2026).

Penunjukan Lampung sebagai salah satu dari enam lokasi PSN di Indonesia dinilai sebagai bukti kepercayaan pemerintah pusat terhadap potensi strategis Sai Bumi Ruwa Jurai—yang selama ini dikenal sebagai gerbang Sumatera dan lumbung pangan nasional.

Proyek ini dirancang membangun rantai produksi ayam secara utuh, dari hulu ke hilir. Mulai dari pembibitan (DOC), pabrik pakan, budi daya, rumah potong, hingga fasilitas pengolahan dan distribusi. Dengan sistem terintegrasi ini, ketergantungan peternak pada fluktuasi harga pasar yang kerap merugikan diharapkan bisa ditekan.

“Kalau ekosistemnya terbangun utuh, efek bergandanya luar biasa. Industri pakan tumbuh, serapan tenaga kerja meningkat, UMKM pengolahan berkembang, distribusi dan logistik ikut bergerak. Ini bukan hanya soal ayam, tapi soal perputaran ekonomi Lampung,” tegas Abas.

Tiga pilar utama akan dibangun di Lampung dalam proyek ini, yakni pabrik pakan, pabrik DOC untuk bibit ayam, serta fasilitas cold storage yang dilengkapi pabrik pengolahan telur. Kehadiran BUMN dalam proyek ini juga disebut akan menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat.

“Selama ini peternak banyak bergantung pada swasta. Dengan adanya BUMN, ada kompetitor. Artinya harga DOC dan pakan tidak bisa lagi dinaikkan secara sepihak. Yang diuntungkan tentu peternak kita,” kata Abas.

Namun, DPRD Lampung menegaskan proyek raksasa ini tak boleh hanya dinikmati pemain besar. Komisi II berkomitmen memastikan peternak dan petani kecil ikut terlibat dalam ekosistem yang dibangun.

“Kami ingin peternak kecil dan petani kecil benar-benar menjadi bagian dari sistem ini, bukan hanya penonton,” ujarnya.

Untuk mendukung keberlanjutan proyek, DPRD siap merancang payung hukum berupa peraturan daerah atau mendorong peraturan gubernur jika diperlukan. Fokusnya satu: memastikan proyek strategis ini benar-benar memberi manfaat luas dan segera terealisasi.

( Tribunlampung.co.id )