TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Alokasi anggaran untuk perbaikan bangunan sekolah rusak di Kulon Progo menurun signifikan di 2026 ini. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo berupaya agar sekolah yang rusak tetap mendapatkan perbaikan.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana PAUD, Pendidikan Non Formal, SD dan SMP, Disdikpora Kulon Progo, Wuriandreza Gigih Muktitama, mengatakan bahwa penurunan anggaran perbaikan sekolah 2026 mencapai 50 persen.
"Tahun 2025 lalu anggarannya Rp21 miliar, sedangkan tahun ini hanya Rp11 miliar," kata Gigih pada wartawan, Senin (09/02/2026).
Ia menilai penurunan itu terjadi karena adanya efisiensi anggaran dari pusat lewat Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Sebab tak hanya program perbaikan sekolah, program pembangunan lainnya saat ini juga terdampak penurunan alokasi anggaran.
Meski begitu, Gigih memastikan program perbaikan sekolah tetap akan berjalan sesuai rencana.
Tahun 2026 ini direncanakan sebanyak 18 bangunan sekolah yang akan mendapat bantuan perbaikan.
"Sekarang masih tahap perencanaan, di mana sekolah yang disasar akan dinilai seperti apa kerusakannya," ujarnya.
Baca juga: Gandeng Dispussip, Kankemenag Kulon Progo Akan Optimalkan Penuh Penggunaan Srikandi di 2026
Gigih mengatakan 18 sekolah itu jadi sasaran perbaikan karena kondisinya yang memang sudah mendesak.
Sebab kerusakannya tergolong berat, selain itu usia bangunan juga sudah tua karena sudah berumur puluhan tahun.
Terdapat 11 paket perbaikan yang disiapkan, dengan nilai anggaran mulai dari Rp 600 juta hingga Rp 4,1 miliar.
Perbaikan untuk 18 sekolah tersebut rencananya akan dimulai Juli 2026.
"Jika masih ada kerusakan yang belum termasuk dalam perbaikan, maka sekolah bisa mengusulkan perbaikan kembali," jelas Gigih.
Salah satu bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan cepat adalah SD Negeri Kokap di Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap.
Bangunan sekolahnya terancam longsor karena talud penahan pondasinya sudah ambrol.
Kepala Disdikpora Kulon Progo, Nur Wahyudi, telah mengusulkan perbaikan SDN Kokap ke pemerintah pusat.
Perbaikannya diupayakan masuk dalam program revitalisasi nasional melalui jalur kondisi bencana.
"Revitalisasi SDN Kokap melalui anggaran kementerian jadi solusi utama agar sarana pendidikannya bisa kembali berfungsi," kata Nur beberapa waktu lalu.(*)
