TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk segera memastikan sertifikasi halal bagi juru potong ayam dan daging di seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dorongan ini disampaikan Aprozi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ia menekankan bahwa aspek kehalalan tidak bisa dipisahkan dari penyediaan pangan, terlebih dalam program prioritas nasional yang menyasar masyarakat luas.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah program prioritas Presiden. BPJPH harus hadir dan memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai prinsip kehalalan, keamanan, dan kepercayaan publik,” ujar Aprozi.

Menurut legislator Golkar tersebut, kepastian halal harus dijamin sejak proses awal, mulai dari pemotongan hingga makanan siap dikonsumsi.

Ia menilai langkah ini krusial untuk mencegah keraguan di tengah masyarakat sekaligus menjaga kredibilitas program.

Aprozi juga menyoroti pentingnya percepatan sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang disajikan oleh dapur MBG.

Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Saya mendorong BPJPH agar segera memproses sertifikat halal atas produk yang diberikan oleh dapur MBG kepada penerima manfaat,” katanya.

Baca juga: Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI-JK Meski Status Nonaktif

Sementara itu, BPJPH telah menyiapkan strategi percepatan sertifikasi halal di dapur MBG. Kepala BPJPH menjelaskan bahwa kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan dilatih sebagai penyelia halal—petugas yang memastikan seluruh proses pemotongan dan penyajian makanan sesuai standar jaminan produk halal.

Langkah ini dipandang sebagai cara paling cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat penerima manfaat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah.

Aprozi berharap, melalui percepatan sertifikasi halal dan sinergi lintas lembaga, Program MBG dapat berjalan optimal serta menjadi contoh kebijakan pangan nasional yang berkualitas, aman, halal, dan berkeadilan.

“Sejalan dengan visi Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” pungkasnya.