TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah tokoh nasional, purnawirawan jenderal TNI-Polri hingga aktivis yang tergabung dalam Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) menggelar deklarasi akbar di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Dalam deklarasi tersebut, GMKR secara tegas menyatakan Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi "Darurat Kedaulatan" akibat cengkeraman oligarki yang dinilai menguat sejak era kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, suasana Gedung Joang 45 tampak riuh oleh massa yang mengenakan atribut perjuangan. 

Sejumlah tokoh yang terpantau hadir dalam deklarasi ini antara lain :

• Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Purn Slamet Soebijanto
• Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno.
• Mantan Sekretaris BUMN Said Didu
• Aktivis tambang Marwan Batubara
• Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin
• Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Muhammad Rizal Fadillah
• Pakar Telematika dan Mantan Menpora Roy Suryo
• Mantan Agen BIN Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra dan Kolonel (Purn) Sugeng Waras.

Deklarasi ini dipimpin langsung oleh Presidium GMKR, Mayjen TNI (Purn) Soenarko.

Naskah yang dibacakan saat deklarasi

Dalam pidatonya, Soenarko membacakan naskah deklarasi yang menyoroti Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat yang dianggap telah dirampas secara sistematis.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat kedaulatan. Baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sumber daya alam," ujar Mayjen TNI (Purn) Soenarko di depan podium yang disambut teriakan "Merdeka" oleh massa.

Mantan Danjen Kopassus itu menyebut, penguasaan oligarki ini mencapai puncaknya pada era rezim Joko Widodo dan menuntut pemerintah saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan koreksi total.

Dalam kesempatan itu, GMKR merilis lima tuntutan utama yang disebut sebagai "Tuntutan Rakyat".

Dua poin yang paling menggetarkan suasana adalah desakan untuk memproses hukum mantan Presiden Jokowi dan mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Di akhir acara, GMKR menegaskan gerakan ini adalah bentuk dukungan rakyat agar Presiden Prabowo Subianto berani menghadapi oligarki tanpa rasa takut.

"Presiden Prabowo tidak perlu takut. Rakyat siap bersama dan siap mati duluan menghadapi oligarki demi kembali ke UUD 1945," pungkas Soenarko menutup deklarasi.

Berikut 5 poin tuntutan GMKR:

1. Ajak Rakyat Bersatu: Merebut kembali kedaulatan dari kekuasaan oligarki.

2. Pertanggungjawaban Pejabat: Meminta tanggung jawab semua pihak yang menyerahkan kedaulatan kepada oligarki.

3. Menuntut politisi dan aparat berhenti menjadi pelindung dan kaki tangan oligarki.

4. Mendesak Presiden Prabowo membersihkan pemerintahannya dari unsur-unsur pelindung oligarki.

5. Adili Joko Widodo dan makzulkan Gibran Rakabuming Raka serta Reformasi Kepolisian Republik Indonesia.