BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai menggulirkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan sebagai upaya menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan Musrenbang telah dilaksanakan di beberapa kecamatan dan akan berlanjut pada hari ini di Kecamatan Girimaya.

Menurut Dessy, Musrenbang menjadi ruang strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk berdialog secara terbuka mengenai kebutuhan riil di lapangan, sekaligus menyelaraskannya dengan kondisi keuangan daerah.

"Di sinilah kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran. Apa yang benar-benar dibutuhkan akan kita wujudkan secara bertahap," ujar Dessy kepada Bangkapos.com, Selasa (10/2/2026).

Ia menegaskan, tingginya partisipasi warga dalam Musrenbang mencerminkan keseriusan bersama dalam menentukan arah pembangunan wilayah. 

Namun demikian, seluruh usulan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang saat ini sedang menghadapi tekanan cukup berat.

Dessy memaparkan, pada tahun anggaran 2025, Pemkot Pangkalpinang mengalami defisit yang diperparah dengan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga hampir Rp200 miliar.

“l"Kondisi ini tentu berdampak pada realisasi program pembangunan. Tapi kami tidak tinggal diam," tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Pangkalpinang terus mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus membuka peluang dukungan pendanaan alternatif, seperti melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya di kawasan Pangkalbalam, serta bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.

Berdasarkan evaluasi Musrenbang sebelumnya, Dessy mengungkapkan bahwa persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat masih berkisar pada infrastruktur dasar. Mulai dari penerangan jalan umum (PJU), kondisi jalan dan jembatan, hingga sistem drainase.

Ia pun meminta agar setiap usulan yang disampaikan benar-benar bersifat mendesak dan berdampak langsung bagi keselamatan serta kenyamanan warga.

"Kalau ada yang sifatnya urgent, misalnya lampu jalan kurang terang dan bisa memicu kecelakaan, silakan sampaikan. Jika laporan ke OPD belum cepat ditindaklanjuti, boleh langsung ke kami," katanya.

Dessy memastikan dirinya akan turun tangan langsung dalam memantau setiap laporan masyarakat. 

"Saya pastikan setiap laporan akan saya cek dan ricek," ucapnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)