TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight atau D-8 akan digelar di Jakarta, pada 15 April 2026 mendatang.

D-8 adalah organisasi kerja sama pembangunan yang dibentuk pada 1997 oleh delapan negara berkembang yang sebagian besar tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OIC/OKI).

Baca juga: Pimpinan MPR Sebut Pidato Presiden Prabowo di D-8 Tingkatkan Pengaruh Indonesia di Forum Global

Negara-negara anggota D-8 diantaranya yakni Bangladesh, Azerbaijan, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. 

Organisasi ini bertujuan memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan, ada lima isu prioritas yang akan dibahas dalam KTT D-8 mendatang.

Empat dari lima isu prioritas itu berkaitan dengan kerja sama ekonomi negara-negara tergabung D-8.

Diantaranya yakni terkait industri halal, potensi kerja sama di sektor kelautan dan pangan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui digitalisasi ekonomi.

"Ini maksudnya adalah bagaimana agar intra-D8 trade-nya itu bisa semakin meningkat. Potensinya cukup besar kalau dilihat dari potensi demografi penduduk, dari generasi mudanya dan sebagainya, sehingga potensi ini ingin ditingkatkan melalui kerjasama D-8," kata Nabyl, kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Baca juga: Erdogan Disebut Walkout saat Prabowo Pidato di KTT D-8 Kairo, Mayor Teddy Ungkap Fakta Sebenarnya

Adapun isu prioritas lainnya, kata Nabyl, ialah reformasi organisasi D-8 untuk dibuat lebih relevan dengan kondisi saat ini.

"Reformasi organisasi atau pelembagaan dari D-8 itu sendiri, karena untuk bisa membuat organisasi ini relevan dengan masa ini, masa kini, tentu berbeda dengan kondisi ketika dibentuk pada tahun 1997 tadi, banyak yang harus disesuaikan dari internal organisasinya, dari segi pengambilan keputusannya, anggarannya, kesiapan agar masing-masing sektor tadi itu ada yang bisa mengampu dan mengimplementasikan agar dampaknya lebih konkret," kata Nabyl.