SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur (Jatim), dalam memasifkan digitalisasi parkir.
Ia mendesak agar transformasi sistem parkir dari tunai ke non-tunai (cashless) wajib berhasil diimplementasikan sepenuhnya tahun ini.
Menurut Fathoni, digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga akuntabilitas. Langkah ini, dinilai strategis untuk menutup celah kebocoran pendapatan dari retribusi parkir yang selama ini menjadi perhatian publik.
Baca juga: DPRD Dukung Parkir Non-Tunai Surabaya, Arif Fathoni: Digitalisasi Mutlak demi Transparansi
Pria yang akrab disapa Toni ini menegaskan, bahwa penggunaan QRIS saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban.
Ia menilai, sangat tidak relevan jika pengelolaan parkir di kota sebesar Surabaya masih menggunakan metode konvensional.
"Tidak mungkin menengok ke belakang karena pembayaran non-tunai pakai QRIS sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup. Masak pakai kitir (karcis manual) lagi," ujar Arif Fathoni kepada SURYA.co.id, di Surabaya, Selasa (10/2/2026).
Politisi muda dari Partai Golkar ini, juga membandingkan kemudahan transaksi digital di sektor UMKM yang sudah sangat maju. Ia menyebut, hampir seluruh pemilik kendaraan kini memiliki smartphone yang terkoneksi dengan mobile banking atau dompet digital.
"Bahkan nongkrong di warkop hingga beli cilok atau bakso UMKM saja pakai QRIS. Masak untuk parkir tidak bisa mengikuti kebutuhan dan gaya hidup ini," imbuh mantan jurnalis yang kini menjabat sebagai Wakil Pimpinan DPRD Surabaya periode 2024-2029 tersebut.
Berdasarkan data saat ini, terdapat sekitar 1.800 titik parkir di Surabaya yang mencakup berbagai lokasi strategis, di antaranya:
Hingga kini, tercatat baru sekitar 78 titik yang sudah menjalankan sistem nontunai secara efektif. Untuk itu, percepatan di sisa titik lainnya menjadi prioritas utama demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.
"Digitalisasi parkir tetap harus terus didukung dan didorong. Semua elemen masyarakat harus mendukung, karena ini upaya bersama demi layanan terbaik kepada masyarakat," kata Fathoni optimistis.
Sebagai informasi tambahan, optimalisasi parkir melalui sistem digital diprediksi dapat menekan potensi pungutan liar (pungli) , dan memastikan tarif yang ditarik dari warga sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
Pemkot Surabaya sendiri terus menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan sosialisasi intensif kepada para juru parkir (jukir).
Fathoni mendesak agar implementasi ini berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Ia berharap, di masa depan tidak ada lagi perdebatan panjang mengenai teknis pembayaran parkir di lapangan.
"Tahun 2027 tidak ada lagi polemik parkir non-tunai ini. Semua harus sudah terintegrasi dan transparan," pungkasnya tegas.
