TRIBUNJOGJA.COM - Imbauan untuk menyikapi potensi perbedaan awal Ramadan 1447 Hijriah secara bijak diserukan menjelang digelarnya pemantauan hilal serentak pada Selasa (17/2/2026).
Kalangan ahli hisab rukyat meminta masyarakat untuk saling menghormati lantaran setiap metode, baik rukyat maupun hisab, memiliki dasar yang kuat di tengah prediksi jatuhnya awal puasa pemerintah pada 19 Februari, berbeda dengan Muhammadiyah.
Seruan ini mengemuka seiring persiapan pemantauan hilal (rukyatul hilal) yang akan dipusatkan di Bukit Syekh Belabelu, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketua Badan Hisab Rukyat (BHR) DIY, Mutoha Arkanudin, mengatakan bahwa kegiatan pengamatan bulan baru tersebut merupakan agenda rutin yang melibatkan berbagai pihak.
"Pemantauan hilal akan menggunakan teropong di lokasi serta lembaga-lembaga yang biasanya memang memiliki," kata Mutoha Arkanudin, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, kolaborasi menjadi kunci dalam kegiatan ini. Sejumlah lembaga seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DIY, Kemenag kabupaten/kota, BHR DIY, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG DIY, hingga perwakilan ormas dan perguruan tinggi dipastikan terlibat.
"Total ada sekitar 10 teropong. Biasanya yang membawa BMKG, UAD (Universitas Ahmad Dahlan), Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU), dan komunitas-komunitas sekolah dan kampus," ujar Mutoha.
Meski pemantauan tetap dilakukan, hasil perhitungan ilmiah (hisab) sebenarnya telah memprediksi bahwa hilal tidak akan terlihat pada Selasa petang. Hal ini karena posisi bulan masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam.
"Walaupun dalam perhitungan, pada 17 Februari di wilayah Indonesia posisi hilal belum di atas ufuk. Ini terjadi karena ketika matahari terbenam, bulan terbenam lebih dulu dengan demikian akan gagal seluruhannya," ujar Mutoha.
Sesuai prosedur, jika hilal tidak terlihat pada pemantauan 29 Syakban, maka bulan Syakban akan digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.
Konsekuensinya, awal Ramadan yang akan ditetapkan pemerintah melalui sidang isbat berpotensi jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026.
Keputusan ini akan berbeda dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal.
Menanggapi hal tersebut, Mutoha menekankan pentingnya kedewasaan dalam menyikapi perbedaan.
"Antisipasi perbedaan-perbedaan ini yakni dengan pendapat masing-masing punya dasar yang kuat. Masyarakat muslim Indonesia nggak usah saling menyalahkan. Dalam Islam sama-sama dapat pahalanya jadi tidak perlu dipermasalahkan, biar adem," pungkasnya.
