Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Peneliti dan Direktur di Pusat Pembiayaan dan Asuransi Kesehatan (PPAK) FK-KMK UGM, Diah Ayu Puspandari menyoroti polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Secara nasional lebih dari 11 juta peserta PBI JK dinonaktifkan, sementara di DIY ada sekitar 159.707 peserta.
Menurut Diah, proses pembaruan data ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2025, sementara penonaktifan dilakukan pada awal Februari 2026.
“Saya kira, kurangnya ada di komunikasi, dan karena di bulan Februari ini jumlahnya agak besar, sehingga orang-orang panik apalagi untuk pengobatan yang bersifat rutin,” katanya, Selasa (10/2/2026).
Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat tersebut melanjutkan perlunya pemberlakuan reaktivasi sebagai solusi bagi penerima PBI yang perlu melakukan pemeriksaan rutin.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat yang memenuhi kualifikasi. Penerjunan kader juga diperlukan, terlebih untuk wilayah yang sulit mengakses internet.
Di samping itu, ia juga menekankan soal birokrasi reaktivasi. Mestinya, proses reaktivasi harus diselesaikan dengan birokrasi yang singkat, misalnya mobile JKN.
“Peran lingkungan masyarakat penting untuk mendukung proses pembaruan data tersebut. Terlebih, untuk wilayah yang masih sulit mengakses internet, maupun masyarakat yang belum banyak berinteraksi dengan gawai,” terangnya.
Dalam masa transisi seperti saat ini, layanan kesehatan tidak bisa dihentikan. Jika dihentikan, akibatnya justru berdampak pada pembengkakan biaya yang harus ditanggung JKN ke depan karena risiko kondisi pasien yang menjadi lebih parah.
“Rumah sakit itu kan sebelumnya telah memiliki data, nah pasien-pasien rutin yang tercantum di sana tetap wajib ditangani, diprioritaskan untuk diaktivasi, apalagi jika urgent. Saat ini sudah ada sekitar sekian ratus ribu kuota yang sudah terdeteksi menggunakan layanan rutin lagi,” imbuhnya. (maw)
