TRIBUNTRENDS.COM - Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya terkait dana pembelian kapal berbuntut respons keras dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono.
Merasa pernyataan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan, Trenggono secara terbuka menyatakan kegerahannya.
Menurut Trenggono, dirinya tidak memahami maksud pernyataan Purbaya yang dilontarkan dalam sebuah forum, terutama karena proyek pembangunan kapal yang dimaksud bukan bersumber dari anggaran rutin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Baca juga: Purbaya Bongkar Kebuntuan di Kemenkes yang Bikin BPJS Terkatung-katung, Bantah Isu Kas Negara Kosong
Trenggono menegaskan bahwa pendanaan proyek pembangunan kapal tidak berasal dari dana internal KKP, melainkan dari skema pinjaman luar negeri.
“Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan,” kata Trenggono dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa proses pendanaan tersebut hingga kini masih berjalan, termasuk pembahasan mekanisme teknis dan administratif yang belum sepenuhnya rampung.
Lebih lanjut, Trenggono menekankan bahwa KKP bukan pihak yang mengeksekusi pinjaman dana dari Inggris.
Peran utama dalam realisasi pembiayaan tersebut berada di tangan Badan Logistik Pertahanan.
Dalam proyek tersebut, KKP hanya berperan sebagai fasilitator teknis dan penyedia tenaga kerja, bukan sebagai pengelola utama anggaran maupun penentu pencairan dana.
Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan anggapan bahwa keterlambatan realisasi proyek sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab KKP.
Merasa pernyataan Purbaya disampaikan tanpa pemahaman menyeluruh, Trenggono pun melontarkan teguran secara terbuka. Ia meminta agar Menteri Keuangan melakukan pengecekan internal sebelum menyampaikan komentar ke publik.
“Jadi sebaiknya, Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar,” ujar Trenggono.
Ia kembali menegaskan pentingnya validasi data agar pernyataan pejabat publik tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Sebaiknya Purbaya validasi data dulu sebelum menyampaikan seperti itu dong,” kata Trenggono.
Baca juga: Purbaya Soal BPJS Nonaktif: Anggaran Tidak Kurang, Tapi Cara Mainnya Bikin Pemerintah Terlihat Jahat
Sebelumnya, dalam sebuah forum, Purbaya mengungkapkan keheranannya karena anggaran pembangunan kapal yang disebut telah dialokasikan belum juga direalisasikan oleh KKP.
Dalam forum tersebut, Purbaya bahkan mempertanyakan apakah sudah ada pengusaha yang menerima proyek pembangunan kapal dari KKP.
Namun, peserta forum secara serempak menyatakan belum ada pesanan kapal yang diterima.
“Kan aneh enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, ordernya enggak ada,” kata Purbaya.
Tidak berhenti di situ, Purbaya juga mempertanyakan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Kementerian Perindustrian yang dinilainya belum optimal mendorong realisasi pesanan kapal.
“Kenapa KKP belum order ke sana, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarin,” ujar Purbaya.
Ia menilai kondisi tersebut merugikan negara, terlebih dana yang telah dialokasikan bersumber dari utang.
“Rugi saya Pak, utang-utang dialokasikan enggak dipakai,” lanjutnya.
Baca juga: Menkeu Purbaya Buka-Bukaan Biang Kerok Kegaduhan BPJS PBI: 11 Juta Peserta Dicoret Sekaligus
Polemik ini memperlihatkan adanya perbedaan persepsi dan pemahaman antar kementerian terkait mekanisme pendanaan dan eksekusi proyek strategis.
Di satu sisi, Kementerian Keuangan menyoroti lambannya realisasi anggaran, sementara di sisi lain, KKP menegaskan bahwa proyek tersebut masih berada dalam tahap proses lintas lembaga dan belum sepenuhnya menjadi kewenangannya.
Ketegangan ini pun menambah sorotan publik terhadap koordinasi antarkementerian dalam pengelolaan proyek besar yang melibatkan pinjaman luar negeri dan kepentingan nasional.
***
