BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung terus mengakselerasi program pembangunan di daerah itu.

Termasuk dalam memperkuat disiplin aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan sistem reward and punishment secara objektif dan terbuka. Alhasil sejumlah pejabat dipanggil guna mengimplementasikan program kebijakan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda bilang dirinya telah memanggil seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta direktur rumah sakit di lingkungan pemerintah setempat.

Pemanggilan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid yang disampaikan pada apel akbar Senin (9/2/2026) kemarin. Guna memperkuat sinergi lintas sektor hingga melakukan evaluasi kinerja.

“Selain itu, mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” kata dia kepada Bangkapos.com, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya yang menjadi penekanan dalam pemanggilan dilakukan lebih difokuskan terhadap penguatan disiplin ASN melalui penerapan sistem reward and punishment.

Bupati memiliki komitmen kuat untuk menerapkan sistem reward and punishment secara tegas, objektif, dan terbuka di lingkungan pemerintahan daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk menegakkan keadilan kinerja sekaligus memperbaiki budaya kerja ASN agar lebih profesional dan bertanggung jawab.

Reward and punishment merupakan sistem penghargaan dan sanksi yang digunakan dalam organisasi, termasuk pemerintahan, untuk mengatur, menilai, dan meningkatkan kinerja pegawai.

Melalui sistem ini, ASN yang berprestasi akan mendapatkan apresiasi sesuai kinerjanya, sementara ASN yang melanggar aturan atau tidak mencapai target akan diberikan sanksi sesuai ketentuan. 

Persoalan yang disoroti adalah masih adanya pimpinan di OPD yang dinilai enggan menegur bawahannya. Baik ketika terjadi kesalahan maupun saat terdapat kinerja baik yang layak diapresiasi.

Kondisi ini dinilai menjadi penghambat dalam mewujudkan birokrasi yang disiplin dan berorientasi pada hasil. Pembinaan ASN harus dimulai dari pimpinan satu tingkat di atasnya. 

“Kepala dinas dan pejabat struktural memiliki peran kunci dalam memastikan disiplin, etika kerja, serta kinerja bawahannya berjalan sesuai aturan dan target yang telah ditetapkan,” jelas Hefi Nuranda.

Di sisi lain sambung dia, kepala dinas dan pejabat struktural dinilai memiliki tanggung jawab langsung dalam menilai, menegur, serta membina ASN di unit kerja masing-masing.

Tanpa ketegasan dari pimpinan, sistem reward and punishment tidak akan berjalan efektif dan berpotensi hanya menjadi kebijakan formal tanpa dampak nyata. Tak hanya penegakan disiplin ASN, rapat koordinasi juga menekankan pentingnya peningkatan sinergi antar OPD. 

Seluruh perangkat daerah diminta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat waktu, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bangka Selatan.

Lewat momentum ini menjadi sarana evaluasi capaian kinerja sekaligus membahas berbagai kendala teknis di lapangan yang dihadapi masing-masing OPD. Kendala-kendala tersebut diharapkan dapat segera dicarikan solusi bersama melalui komunikasi dan koordinasi lintas sektor.

Ia menilai komunikasi yang baik antar OPD sangat penting untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan program. Termasuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan di lapangan. Dengan koordinasi yang kuat, pelaksanaan program diharapkan dapat lebih terarah dan efisien.

“Rapat ini merupakan tindak lanjut arahan pimpinan daerah. Kita harus memperkuat koordinasi dan bergerak cepat agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal,” sebutnya.

Kendati demikian kata Hefi Nuranda keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran. Melainkan dari kualitas hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Setiap OPD diminta bekerja secara terukur, fokus pada hasil, serta memastikan output dan outcome program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bangka Selatan. Diringa berharap terbangun komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih efektif, responsif, dan akuntabel.

“Semua guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hefi Nuranda. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)