TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser mengungkap bahwa daerah masih menghadapi persoalan serius terkait kekurangan tenaga pengajar setiap tahunnya.

Kondisi tersebut terjadi akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun maupun meninggal dunia.

Kepala Disdikbud Paser, M Yunus Syam, menyampaikan bahwa kebutuhan guru di Paser masih sangat mendesak.

Baca juga: Hampir Seluruh Desa di Paser Nikmati Program Internet Gratis Tapi Kendala Sinyal Masih Dirasakan

"Tahun lalu saja yang pensiun itu sudah 140 orang ditambah yang meninggal dunia 20 orang, jadi jumlahnya 160 orang," terang Yunus di Tanah Grogot, Rabu (11/2/2026).  

Tahun ini, jumlah guru yang pensiun di Kabupaten Paser mencapai 120 orang. Angka tersebut belum termasuk data guru yang meninggal dunia.

"Kalau bicara soal kebutuhan guru tentu penting sekali, karena kita masih sangat membutuhkan itu. Apalagi tahun ini ada 120 guru pensiun, belum termasuk meninggal dunia," tambahnya.  

Masalah kekurangan guru ini, kata Yunus, akan disampaikan Disdikbud Paser dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) bersama pemerintah pusat dengan harapan persoalan tersebut mendapat perhatian serius agar kualitas pendidikan di Paser tetap terjaga.  

Sebagai langkah sementara, Disdikbud Paser menggunakan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar. 

Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) adalah tenaga kerja non-ASN yang direkrut pemerintah melalui mekanisme pengadaan barang/jasa untuk mendukung tugas operasional SKPD/UKPD dalam jangka waktu tertentu.

"Skema ini menjadi alternatif setelah pemerintah pusat menegaskan bahwa mulai tahun 2026, sekolah negeri tidak lagi diperkenankan memiliki guru berstatus honorer," ungkapnya.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan aparatur sipil negara (ASN) yang menargetkan penghapusan tenaga non-ASN di seluruh instansi pemerintah, termasuk satuan pendidikan.

"Tidak ada lagi guru honorer, sementara di Paser ini masih ada 293 guru honorer, 12 tenaga kependidikan, dan 5 tenaga administrasi yang belum lolos PPPK tahun lalu. Karena itu kami siapkan skema PJLP tahun ini," papar Yunus.  

Ia menilai, kebijakan khusus perlu diterapkan bagi daerah seperti Paser yang setiap tahun kehilangan ratusan guru akibat pensiun maupun meninggal dunia.

Menurutnya, pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus menjadi pertimbangan dan dapat diprioritaskan.  

"Kalau kemarin kita melalui program Jarti, sekarang ini melalui PJLP. Teman-teman yang kemarin tidak lulus PPPK saat ini sedang mengurus untuk mengikuti PJLP," jelasnya.  

Data Disdikbud Paser menunjukkan, jumlah guru honorer yang berhasil lolos menjadi PPPK dalam lima tahun terakhir terus meningkat.

Pada tahun 2021 tercatat 18 guru, tahun 2022 sebanyak 146 guru, tahun 2023 sebanyak 150 guru, tahun 2024 melonjak menjadi 544 guru, dan pada 2025 mencapai 612 guru.

"Meski angka kelulusan PPPK meningkat, kebutuhan guru di Paser tetap tinggi. Kami harap pemerintah pusat dapat memberikan solusi jangka panjang agar kualitas pendidikan tidak terganggu oleh kekurangan tenaga pengajar," pungkas Yunus. (*)