TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tengah memacu reaktivasi kepesertaan jaminan kesehatan bagi 21.000 warga pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sektor Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, yang dinonaktifkan per 1 Februari 2026.
Hingga kini, ribuan warga mulai memadati posko pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) demi mengalihkan kepesertaan ke skema PBI APBD.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Waryono, mengungkapkan bahwa per data terbaru, tercatat 4.261 warga telah berhasil melakukan reaktivasi.
Meski masih terdapat sisa sekitar 16.000 jiwa yang status kepesertaannya belum aktif kembali, Dinkes terus menambah kuota pelayanan harian untuk mengejar ketertinggalan.
"Kemarin sore itu totalnya 4.261. Hari ini 300 untuk kuota (di MPP), ditambah dari jalur lain sekitar 150-an melalui Jogja Smart Service (JSS) dan WhatsApp. Sampai hari ini kuota saya tambah," ujar Waryono saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (11/2/2026).
Mengingat banyaknya jumlah warga yang terdampak penonaktifan dari pusat tersebut, Pemkot Yogyakarta menerapkan skala prioritas.
Waryono menegaskan bahwa fokus utama saat ini diberikan kepada warga yang membutuhkan penanganan medis mendesak dan rutin.
"Mungkin ada beberapa yang memang belum menggunakan layanan ini, kita menghadirkan bagi mereka yang memang urgensinya tinggi. Jadi untuk yang berobat langsung ke Puskesmas atau yang mencari rujukan kontrol," tuturnya.
Layanan prioritas secara khusus diarahkan bagi pasien gagal ginjal yang harus menjalani hemodialisa (cuci darah), pasien kemoterapi, serta pasien yang sudah terjadwal untuk tindakan operasi.
"Yang untuk Hemodialisa (HD) sama untuk terapi, kemoterapi, itu yang kita dulukan. Karena jadwalnya mendesak. Jadi kadang yang sekarang ini untuk jadwal besok pagi, dia sekarang harus dapat jaminan, harus diaktifkan," tambah Waryono.
Baca juga: Legislatif Berang karena 21 Ribu Warga Yogya Dicoret dari BPJS PBI: Ini Urusan Nyawa, Kok Tega
Terkait proses aktivasi, Dinkes Yogyakarta memastikan bahwa secara teknis proses di tingkat BPJS hanya memakan waktu sekitar satu jam setelah data diinput.
Namun, kendala utama di lapangan justru terletak pada proses input administrasi, mengingat banyak warga yang belum memiliki dokumen dalam bentuk digital.
"Soal kuota, sebenarnya kalau tidak saya kasih kuota nanti kita malah justru tidak selesai. Karena prosesnya itu harus masukkan data, itu yang paling susah. Semua warga kan belum tentu punya data yang digital. Biasanya orang bawa berkas langsung, nah itu yang agak lama," jelasnya.
Untuk meminimalkan antrean di MPP, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan daring melalui aplikasi JSS atau WhatsApp.
Layanan ini juga bersifat inklusif, di mana lansia atau pasien yang sakit tidak perlu datang langsung.
"Bisa diwakilkan. Anaknya pun boleh, kemudian pengurus kampung juga bisa. Kalau JSS lebih mudah karena mereka sudah mengisi dengan data, itu sudah berubah digital," kata Waryono.
Menanggapi adanya wacana politik terkait reaktivasi otomatis bagi seluruh PBI dalam waktu tiga bulan, Waryono menegaskan bahwa secara teknis di lapangan, warga tetap harus menempuh mekanisme pengajuan agar status kepesertaannya valid dan terjamin oleh anggaran daerah.
"Ya itu kan statement politik. Kalau saya kan teknis, teknis saya itu ya apa adanya di depan kita bagi masyarakat. Yang bisa mengaktifkan kan BPJS dengan teknis yang ada di kita. Kalau itu (otomatis) kan kebijakan, mekanismenya kan belum disepakati juga," tegasnya.
Untuk mendukung langkah reaktivasi ini, Pemkot Yogyakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp32 miliar pada APBD 2026.
Selain itu, terdapat usulan tambahan anggaran sebesar Rp8,6 miliar guna memastikan seluruh warga terdampak dapat ter-cover hingga akhir tahun.
Dinkes mengklaim sejauh ini proses transisi berjalan kondusif tanpa adanya komplain besar dari masyarakat.
"Prinsipnya ditangani dulu. Kalau di tempat lain mungkin ada yang tidak ter-cover sehingga yang harusnya cuci darah terpaksa meninggal dunia, kalau di sini jangan sampai itu terjadi," pungkas Waryono. (*)
