SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gelombang protes terhadap bergulirnya wacana Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung hingga saat ini terus bermunculan.
Terbaru, suara penolakan juga disampaikan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia Jawa Timur.
Puluhan hingga ratusan mahasiswa ini menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura Kota Surabaya, Rabu (11/2/2026).
Penolakan terhadap wacana Pilkada tidak langsung menjadi satu di antara sejumlah tuntutan yang disuarakan.
Total ada lima isu yang dibawa para mahasiswa ini.
“Kami menolak kepala daerah dipilih DPRD,” kata M Rizqi Senja Virawan, perwakilan massa aksi saat dikonfirmasi SURYA.co.id di lokasi, Rabu (11/2/2026).
Penolakan mahasiswa ini merespons bergulirnya wacana Pilkada tidak langsung yang sebelumnya mengemuka.
Isu ini disuarakan sejumlah parpol karena dinilai sebagai alternatif solusi terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung yang dinilai mahal.
Senja mengatakan, pihaknya sengaja menyuarakan aspirasi soal Pilkada tidak langsung ini karena menilai wacana tersebut masih santer bergulir.
Baca juga: Respons Eri Cahyadi Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Tegas Menolak dan Sebut Alasannya
Para mahasiswa ini merasa khawatir jika Pilkada tidak langsung ditetapkan maka akan mencabut kedaulatan rakyat.
Senja dan mahasiswa lain khawatir pemilihan kepala daerah oleh DPRD nantinya hanya akan berisi perjanjian politik semata.
“Ketika Pilkada tetap dipilih oleh rakyat, itu justru dapat meningkatkan check and balance antara rakyat, DPRD dan kepala daerah,” jelasnya.
Selain urusan Pilkada, isu lain yang dibawa adalah kritik terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS PBI yang terjadi beberapa hari lalu.
Meski sudah ada komitmen pemerintah untuk mengaktifkan kembali, namun para mahasiswa meminta agar reaktivasi segera dilakukan.
“Jadi kami menuntut untuk mempercepat reaktivasi,” ujar mahasiswa BEM UNAIR ini.
Sementara isu selanjutnya adalah terkait dengan pengangkatan pegawai MBG menjadi PPPK.
Ini dikritik para mahasiswa karena yang dinilai layak diangkat sebetulnya adalah para guru honorer.
“Tapi sampai saat ini guru belum jadi prioritas,” tambah Senja.
Dua isu lain adalah menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas deforestasi yang dinilai merajalela di Indonesia.
Lalu, juga menuntut pembebasan tahapan politik dari kalangan aktivis yang menyuarakan kebenaran dan keadilan.
Selain orasi diatas mobil komando, sejumlah aspirasi tersebut juga disuarakan melalui poster dan selebaran yang turut dibawa ke lokasi.
Demo berlangsung sekitar 3 jam lebih. Menurut Senja tuntutan ini sengaja disampaikan melalui DPRD agar turut disuarakan ke pemerintah pusat.
Massa aksi ini sempat ditemui langsung oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf.
Di lokasi, Musyafak sempat bertemu dengan para mahasiswa. Namun, rupanya para mahasiswa ini tak puas.
Setelah Musyafak meninggalkan lokasi, massa sempat berniat merangsek masuk ke halaman gedung dewan.
Kawat berduri yang dipasang sepanjang area gerbang masuk dewan pun diterobos.
Demonstrasi ini sempat diwarnai aksi lempar botol ke arah gedung dewan.
Selain Musyafak memang tak ada lagi yang menemui massa.
Sebab pada pekan ini seluruh anggota DPRD Jatim tengah melaksanakan reses atau serap aspirasi masyarakat di masing-masing dapil. Ini berlangsung hingga beberapa hari ke depan.
Sementara itu, Satria, perwakilan massa aksi lainnya mengungkapkan bahwa dalam demonstrasi kali ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur.
“Kami hadir kesini dari berbagai kampus di Jawa Timur,” ungkap Satria.
