TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Upaya mendorong percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus dilakukan. Organisasi petani Sawitku Masa Depanku (Samade) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Workshop Gen Z Sawit sebagai langkah strategis menyiapkan tenaga admin dan operator muda yang andal dalam pengusulan PSR serta program Sarana dan Prasarana (Sarpras).
Workshop ini difokuskan untuk menjawab tantangan teknis yang selama ini kerap menjadi penghambat realisasi PSR di Riau, khususnya dalam hal penguasaan aplikasi dan kelengkapan administrasi digital. Keterbatasan kemampuan teknologi di tingkat kelompok tani dinilai menjadi salah satu faktor lambatnya proses pengajuan.
Ketua Samade Bengkalis yang juga Ketua Panitia, Sukanto menyampaikan, kegiatan tersebut diikuti 100 peserta. Rinciannya, 45 mahasiswa penerima beasiswa sawit BPDPKS dan 55 pemuda yang merupakan perwakilan lembaga pekebun dari berbagai kabupaten/kota di Riau.
Menurut Sukanto, regenerasi di tubuh kelembagaan petani sawit menjadi kebutuhan mendesak. Banyak pengurus poktan saat ini telah berusia lanjut sehingga belum sepenuhnya familiar dengan sistem aplikasi terbaru yang digunakan dalam pengajuan program pemerintah.
"Kami ingin anak-anak muda di sekitar poktan bisa mengambil peran sebagai admin pengusul. Riau merupakan provinsi dengan luasan sawit terbesar, sehingga dukungan SDM yang melek digital sangat dibutuhkan agar target Ditjenbun dapat tercapai," ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Dukungan serupa disampaikan Kepala Divisi Kerja Sama dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah. Ia menilai inisiatif melibatkan Gen Z merupakan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola program strategis sawit di daerah.
Helmi mengingatkan bahwa sektor sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Mengutip data BPS, nilai ekspor CPO dan produk turunannya pada 2025 mencapai US$24,2 miliar atau sekitar Rp404 triliun. Karena itu, ia berharap generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut terlibat aktif.
"Kami ingin ada output nyata, misalnya peningkatan Rekomtek PSR dalam satu bulan ke depan. Selain itu, anak muda juga perlu didorong berinovasi menciptakan produk turunan sawit, seperti batik berbahan malam sawit yang telah dikembangkan alumni LPDP," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Riau, Vera Virgianti menjelaskan bahwa capaian PSR di Riau saat ini masih berada di kisaran 40 hingga 50 persen dari target tahunan seluas 10.000 hektare. Padahal, dari total 3,7 juta hektare kebun sawit di Riau, sekitar 60 persen merupakan kebun rakyat yang membutuhkan peremajaan.
Sejak 2017, lanjut Vera, realisasi PSR di Riau telah mencapai 47.897 hektare dengan total dukungan dana sekitar Rp1,5 triliun. Namun, kendala terbesar di lapangan masih berkutat pada proses pengunggahan dokumen persyaratan dan pemahaman terhadap regulasi terbaru.
Ia menambahkan, legalitas lahan untuk pengajuan PSR tidak selalu harus berbentuk Sertifikat Hak Milik (SHM). Dokumen seperti SKT atau SKGR tetap dapat digunakan selama lahan berada di luar kawasan hutan. Informasi-informasi teknis inilah yang diharapkan dapat dipahami dan dibantu oleh admin muda dari kalangan Gen Z.
Melalui sinergi antara Samade, BPDP, dan Disbun Riau, pelibatan generasi muda diharapkan mampu mempercepat proses pengusulan program pemerintah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit rakyat di Provinsi Riau.
(Tribunpekanbaru.com/Alexander)
