‎TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Sebanyak tiga kali surat dispensasi telah diterbitkan Pemkab Malinau guna menjamin kelancaran bongkar muat bahan bakar minyak (BBM) subsidi melalui penyalur.
‎
‎Upaya administratif ini diambil sebagai diskresi sementara karena mayoritas penyalur BBM atau SPBU di Malinau belum merampungkan peralihan izin Terminal Khusus (Tersus) sebagaimana diwajibkan oleh regulasi terbaru dari Kementerian Perhubungan.
‎
‎Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Malinau, Erly Sumiati, mengungkapkan bahwa ketergantungan pada surat dukungan Bupati ini tidak bisa menjadi solusi permanen.
‎
Menurutnya, surat dispensasi tersebut dikeluarkan secara berkala agar KSOP tetap mengizinkan bongkar muat meski izin Tersus SPBU belum tuntas. 

Baca juga: Satu Perusahaan di Malinau Kantongi Izin Terminal Khusus BBM Bersubsidi, Dua Masih Proses

‎"Surat dukungan terakhir yang diterbitkan saat ini dijadwalkan akan berakhir pada 28 Februari 2026 nanti," ungkap Erly Sumiati.
‎
‎Perusahaan terkhusus mitra penyalur dan pemilik SPBU diminta untuk segera menuntaskan perizinan.
‎
‎Mengingat risiko kelangkaan BBM yang bisa terjadi jika masa berlaku dispensasi habis tanpa ada progres pengurusan izin.
‎
Berdasarkan data Pemkab Malinau baru SPBU PT Jacqueline yang telah memiliki izin Tersus secara lengkap.
‎
‎"Untuk PT Jacqueline izinnya sudah selesai, kemudian Semoga Jaya dan Beringin masih dalam proses," ungkapnya.

Baca juga: Bupati Malinau Panggil 9 Pengelola SPBU, Antisipasi Kelangkaan BBM Jelang Imlek dan Puasa Ramadan

Sementara itu, SPBU Semoga Jaya dilaporkan masih dalam tahap pengurusan di kementerian, dan SPBU Beringin masih berproses di tingkat KSOP.
‎
‎Dalam rapat koordinasi Setda Malinau, para pengusaha mengeluhkan sejumlah kendala mulai dari besarnya biaya pengurusan hingga hambatan teknis di lapangan saat menemui pejabat yang berwenang. 
‎
‎Bupati Malinau, Wempi W Mawa menyampaikan  komitmen pemilik SPBU sangat krusial agar tidak terus-menerus membebani pemerintah daerah dengan permintaan surat dukungan administratif untuk melegalkan aktivitas bongkar muat di dermaga.
‎
‎(*)
‎
‎Penulis: Mohammad Supri