BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka, Slamet Riyadi, mendukung segala upaya untuk mengatasi pendangkalan alur Muara Air Kantung yang hingga kini masih menyulitkan aktivitas nelayan.

Ia menyebut, sekitar 1.700 hingga 2.000 kapal nelayan jelitik Sungailiat menggantungkan aktivitas keluar masuk melalui muara tersebut. Namun, kondisi pendangkalan membuat nelayan kesulitan melintas untuk melaut maupun kembali ke pelabuhan.

“Sampai hari ini mereka (nelayan jelitik-red) masih merasa kesusahan melewati alur muara jelitik itu karena masih terjadi pendangkalan,” kata Slamet kepada Bangka.com, Kamis (12/2/2026).

Dia menyebut, dulunya, tahun 2007 ke bawah, pengerukan Muara Air Kantung dilakukan oleh PT Timah Tbk karena saat itu ada pengerjaan operasional dari PT DAK.

“Dan saat itu belum pernah ada terjadinya pendangkalan,” jelasnya.

Selanjutnya, setalah beberapa waktu lalu, urusan kewenangan dan tanggungjawab soal pengelolaan Muara Air Kantung beralih ke pemerintah.

Saat itulah kemudian berangsur-angsur terjadi pendangkalan di muara, tepatnya mulai terasa sekitar tahun 2011.

“Sampai sekarang, sampai hari ini (terjadi pendangkalan-red). Kewenangannya berubah-ubah terus dari daerah sampai ke pusat yang membuat tidak adanya kepastian soal pengerukan muara,” ungkapnya.

Slamet menyebut, nelayan jelitik dan HNSI Kabupaten Bangka tidak terlalu memusingkan siapa yang akan mengerjakan pengerukan tersebut.

“Siapapun, apapun bentuknya yang akan dilakukan pemerintah daerah dengan pihak ketiga, tolong dibantu nelayan itu dengan baik dan benar,” ujarnya.

Dia berharap, pemerintah daerah mendukung dan mempermudah perizinan bagi siapapun pihak yang serius ingin melakukan pengerukan muara.

“Kami tidak peduli apa yang mau mereka kerjakan, mau ngambil timah atau pasir, yang penting kami hanya mau muara itu ada yang mengeruk segera,” tegasnya.

Begitu pula dengan adanya gagasan dari Pemerintah Daerah yang ingin menjadikan kawasan jelitik sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ataupun kawasan militer.

“Program Bupati sekarang ini untuk menjadi itu PSN ataupun kawasan militer, kami sangat mendukung. Intinya kalau program itu berpihak kepada nelayan, kami akan tetap mendukung,” imbuhnya.

Pasalnya, pendangkalan ini memberikan dampak kepada ribuan nelayan jelitik yang kesusahan melaut lantaran kesulitan keluar masuk muara.

Bupati Bangka, Fery Insani menyebut bahwa penyelesaian soal pendangkalan muara jelitik ini tidak hanya dilakukan dengan diusulkan menjadi konsep PSN (Proyek Strategis Nasional).

“Karena PSN itu menembus batas. Ada RZWP3K (Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil-red), ada kawasan macam-macam lah dulu karena saya yang bikin delineasi nya,” kata Fery, Selasa (13/1/2026).

Usulan untuk menjadikan PSN tersebut dinilai akan memberikan manfaat untuk kawasan industri Jelitik sebagai PSN industri pengelola hasil laut.

Oleh karena itu, perlu dukungan dari pihak pelabuhan sehingga dapat memberi way out (jalan keluar atau solusi-red) terhadap pengerukan alur muara.

“Karena industru berkembang dengan pelabuhan dan pelabuhan berhubungan dengan pengerukan alur. Jadi itu yang saya usulkan, sudah saya bikin dan akan kami usulkan ke Kemenko perekonomian, bila perlu itu sampai Kepres,” jelasnya.

Menurutnya, hal itulah yang dianggap dapat menjadi solusi atau penyelesaian permanen soal pendangkalan muara jelitik.

Selain cara itu, alternatif lainnya adalah menjadikan kawasan muara jelitik sebagai kawasan militer.

"Kalau muara ini jadi kawasan militer, maka terkait masalah pengerukan alur sungai kewenangan pihak militer," ujarnya.

Lanjut dia, sembari berproses dalam usulan PSN, pihaknya terus meminta bantuan PT Timah untuk melakukan pengerukan alur muara secara berkala.

"Kalau sudah tidak bisa dilintasi nelayan, kami minta PT Timah gerak Cepat melakukan pengerukan agar nelayan kembali bisa melintasi muara untuk bongkar muat ikan di pelabuhan," ungkapnya. (Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)