SURYA.co.id, SURABAYA - DPD Gerindra Jawa Timur mengajak pemerintah di level provinsi maupun pemda untuk mendukung program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Terobosan tersebut dinilai membawa dampak ekonomi.
Bendahara Gerindra Jatim, Ferdians Reza Alvisa, menyebut program gentengisasi bisa mengurangi angka impor Indonesia untuk atap seng. Sebab, atap genteng dapat diproduksi secara mandiri di dalam negeri.
Selain itu, atap seng juga dinilai berdampak pada kesehatan.
Baca juga: Pemkot Surabaya Dukung Program Gentengisasi, Kaji Alternatif Material Atap Modern
"Angka impor atap seng itu mencapai hampir Rp 5 triliun setiap tahunnya. Belum lagi kalau atap dari asbes, itu bisa membahayakan kesehatan. Kalau genteng dari tanah liat relatif awet dan aman bagi manusia," kata Alvisa kepada SURYA.co.id, Kamis (12/2/2026).
Tidak hanya itu, anggota DPRD Jatim ini menilai program gentengisasi turut membuka lapangan pekerjaan.
Di Jawa Timur, pihaknya menilai potensi rekrutmen tenaga kerja baru bisa mencapai puluhan ribu orang mengingat permintaan genteng tanah liat yang akan meningkat.
"Kalau dari rumah subsidi saja di Jatim, satu rumah memerlukan sekitar seribu lebih genteng, maka order genteng ke pelaku UKM akan meningkat. Ini berpotensi menambah ribuan bahkan puluhan ribu lapangan kerja baru," tuturnya.
Jawa Timur sebagai salah satu produsen genteng nasional berpotensi berkontribusi besar dalam program tersebut.
"Genteng ini relatif aman, kalau rusak cukup mengganti yang rusak saja. Berbeda dengan atap seng, kalau rusak harus mengganti satu pelat besar," jelasnya.
Senada dengan itu, Pakar Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, mengatakan program gentengisasi memiliki potensi ekonomi kerakyatan.
"Program ini akan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat yang mungkin tidak mampu dan membangkitkan UKM lokal pengolahan genteng," kata Hendry.
"Itu bergantung pada permintaan genteng. Jika permintaan meningkat, maka bisa menambah tenaga kerja baru. Namun perlu dilihat juga, teknologi di industri genteng dapat membuat produksi semakin cepat dan efisien tanpa harus menambah tenaga kerja," ujarnya.
Hendry berharap pemerintah pusat segera menurunkan petunjuk teknis program gentengisasi. Pihaknya juga berharap pemerintah dapat melibatkan banyak UKM.
"Karena ini adalah kebijakan yang top-down atau langsung dari pusat, maka petunjuk teknis pelaksanaan mulai dari proses praproduksi, produksi, sampai eksekusi ke rumah tangga penerima manfaat harus jelas, terstandar, akuntabel, dan transparan," tuturnya.
Dengan perhitungan matang, maka gentengisasi akan berdampak positif tanpa membebani APBN.
"Akan tetapi jangan sampai menambah beban belanja APBN 2026. Sebab, tahun 2025 defisit APBN sudah mencapai sekitar Rp695,1 triliun, setara 2,92 persen terhadap PDB," tandasnya.
Presiden RI Prabowo Subianto menggulirkan gagasan nasional bertajuk gentengisasi, yakni gerakan mengganti atap rumah dari seng menjadi genteng.
Program ini disebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hunian, memperindah permukiman, sekaligus memperkuat citra Indonesia di mata wisatawan mancanegara.
Seng dianggap membuat rumah terasa panas, mudah berkarat, dan mengurangi nilai estetika lingkungan.
Selain itu, juga disebut sebagai simbol degenerasi. Prabowo menegaskan bahwa sulit mewujudkan wajah Indonesia yang indah jika atap rumah masih didominasi seng.
