TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana di Amerika Serikat pada Jumat, 19 Februari 2026 mendatang.
Pertemuan tingkat tinggi ini diproyeksikan menjadi forum penting yang membahas masa depan Jalur Gaza, termasuk upaya rekonstruksi, penguatan gencatan senjata, serta stabilitas jangka panjang di wilayah Palestina.
Berdasarkan dokumen yang dikutip dari CNN International, pertemuan akan berlangsung di Institut Perdamaian AS, yang telah diubah namanya oleh Presiden Donald Trump.
Forum ini juga akan menjadi pertemuan pertama sejak penandatanganan awal Dewan Perdamaian dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, beberapa waktu lalu.
Awalnya, Dewan Perdamaian dibentuk sebagai badan terbatas untuk mengawasi rekonstruksi Gaza yang hancur akibat perang Israel–Hamas.
Namun, dalam draf piagam terbaru, mandat organisasi tersebut diperluas untuk menangani konflik global, tidak hanya terbatas pada Gaza.
Perluasan mandat ini memunculkan sejumlah pertanyaan dan skeptisisme dari sebagian pihak, terutama terkait kemungkinan tumpang tindih peran dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kendati demikian setidaknya sudah ada dua lusin negara yang bergabung dalam Dewan Perdamaian.
Undangan resmi bahkan telah dikirim pemerintah AS kepada para negara anggota pada Jumat lalu, guna mempercepat diselenggarakannya KTT guna membahas upaya penggalangan dukungan politik.
Serta pendanaan internasional untuk rekonstruksi Gaza, meskipun detail mekanisme pendanaan masih dalam tahap pembahasan.
Baca juga: Soal Rencana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, TNI Akan Kirim Satuan yang Berpengalaman di UNIFIL
Selain fokus pada rekonstruksi, agenda penting lainnya adalah membangun kerangka keamanan jangka panjang di Gaza.
Salah satu isu paling sensitif yang akan dibahas adalah mekanisme pelucutan senjata Hamas secara bertahap atau pengaturan keamanan yang dapat mencegah kembali terjadinya eskalasi kekerasan.
Melalui forum ini, AS berupaya mendapatkan dukungan internasional agar proses stabilisasi tidak hanya bergantung pada satu pihak, melainkan diawasi dan didukung secara kolektif.
KTT BoP juga dirancang sebagai sarana mobilisasi pendanaan global. Sejumlah pejabat AS menyebutkan bahwa pertemuan tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggalang komitmen finansial dari negara peserta dan mitra internasional guna membiayai proyek rekonstruksi, pemulihan ekonomi, serta penguatan tata kelola sipil di Gaza.
Sejauh ini lebih dari 50 negara diundang untuk bergabung dengan BoP. Akan tetapi hanya 19 negara yang akan berpartisipasi, dengan penandatanganan piagam pendirian dilaksanakan pada 22 Januari di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss.
Berikut negara-negara yang telah mengkonfirmasi kehadiran pemimpinnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian di Amerika Serikat, sebagaimana dilansir dari sejumlah sumber.
1. Indonesia
Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan hadir dalam KTT Dewan Perdamaian pada Jumat mendatang.
Kehadiran ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain menghadiri KTT, kunjungan ini juga akan dimanfaatkan untuk membahas negosiasi tarif Indonesia–AS.
2. Hungaria
Perdana Menteri Viktor Orban telah menyatakan secara langsung akan hadir dalam pertemuan tersebut saat menghadiri acara di Szombathely.
3. Pakistan
Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengkonfirmasi kehadirannya dan dijadwalkan berangkat ke Washington pada 18 Februari.
Kehadiran Pakistan disebut sebagai bentuk komitmen terhadap stabilitas kawasan dan penanganan krisis kemanusiaan.
4. Argentina
Presiden Javier Milei dipastikan hadir. Konfirmasi disampaikan oleh Kepala Kabinet Argentina, Manuel Adorni, yang menyebut Milei memprioritaskan KTT ini dibanding agenda lain di AS.
5. Israel (diperkirakan hadir)
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut kemungkinan menghadiri pertemuan setelah Israel menandatangani piagam Dewan Perdamaian. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai kehadirannya di KTT.
6 Negara-negara Arab dan Timur Tengah (diperkirakan hadir)
Sejumlah negara disebut akan mengirim delegasi tingkat tinggi, antara lain:
Kehadiran mereka diharapkan memperkuat pembahasan terkait Gaza dan stabilitas kawasan.
(Tribunnews.com / Namira)
