TRIBUN-TIMUR.COM- Ilmu hukum itu sejatinya anak kandung ilmu politik ketatanegaraan.
Namun dua ilmu itu baru bermanfaat ketika dipraktikkan untuk kesejahteraan dan keadilan orang banyak.
“Politik itu bukan ruang kekuasaan saja. Politik adalah ruang moral untuk menguji nurani pemimpin. Politik akhirnya adalah keberpihakan dimana integritas hukum dan moral juga ditantang,” kata promovendus Dr Andi Syafril Chaidir Syam (49), dalam pidato pengukuhan gelar doktor ilmu politik di kampus Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Rabu (11/2/2026) siang.
Bupati Maros dua periode itu mempertahankan disertasi politik praktisnya, berjudul; “Partai Politik dalam Perspektif Demokrasi; Studi Fenomenologi Calon Tunggal di Pilkada Maros”.
Memang, menjadi petahana sekaligus calon bupati terhitung banyak di arena politik lokal Indonesia.
Namun, menjadi keduanya, dan bertarung melawan ‘kotak kosong’ dengan gelar doktor hukum, sekaligus menuangkannya menjadi disertasi doktor ilmu politik, mungkin cuma disandang Sekretaris DPW PAN Sulsel itu.
Baca juga: Kotak Kosong Antar Chaidir Syam Raih 2 Doktor, Prof Armin Arsyad: Lebih Hebat dari Pengujinya!
Chaidir adalah aktivis ormas Islam, politisi, dan pemimpin birokrat yang coba menjadi ‘akademisi’.
Asbabul hikayat disertasi itu, ternyata saat (incumbent) Wakil Bupati Suhartina Bohari (45) dinyatakan tak bisa ikut pilkada karena tersandung ‘temuan amphetamine” oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
Penegasan Ketua KPU Sulsel Dr Hasbullah (47), bahwa pilkada Maros akan tertunda hingga 2027 jika satu dari 16 partai politik pengusungnya, tak merestui, adalah debarkasi ilmu hukum.
Harus ditegakkan dan diterima segala konsekuensinya.
Namun, saat 16 elite partai politik pengusungnya di Pilkada Maros 2024, menawarkan 25 calon pengganti Suhartina, itu menjadi ranah politik.
Dan, disitulah drama politik lokal itu dimulai.
Pilkada langsung serentak di Maros, kala itu juga sekaligus pertaruhan sejarah politik demokrasi Indonesia.
Belum pernah ada negara di dunia ini, menggelar pemilu lokal serentak di 640 pilkada daerah.
Ada 37 pemilu provinsi, 93 kota dan 415 kabupaten.
Saat itu, calon kepala daerah yang melawan Kotak Kosong, ada 37 daerah. Rinciannya, 1 provinsi (Papua Barat), ada 5 kota, dan 31 kabupaten.
Dan, Pilkada ‘Kotak Kosong” Maros satu-satunya di Sulsel.
Sejatinya, 30 hari sebelum drama zat amphetamine BNN mendera Suhartina, ratusan elite dan simpatisan 16 partai pengusung sudah mengantar paket incumbent Chaidir Syam dan Suhartina Bohari mendaftar di KPU Maros, Rabu (28/8/2024).
Batas penelitian berkas, verifikasi faktual dukungan, pemeriksaan dan uji hasil kesehatan berakhir Sabtu (21 September 2024).
Tapi Jumat (20/8/2024) atau sehari sebelum batas akhir pendaftaran, Minggu 22 September 2024, channel YouTube resmi BNN Sulsel, Kepala BNN Sulsel Brigadir Jenderal Polisi Budi Sajidin menyatakan dari 140 calon kepala daerah yang menjalani tes urine, satu di antaranya positif amphetamine.
Dan, seorang itu, bernama Suhartina Bohari. Spekulasi politik pun bermunculan.
Untuk reafirmasi dan meredam spekulasi, BNN 3 kali uji sampel. Namun, hasilnya tetap positif.
“Hasil pengecekan tersebut bisa membedakan antara penggunaan obat biasa atau narkotika,” kata Kepala BNN.
Saat hasil itu, diumumkan ruang integritas sekaligus pengalaman politik Chaidir diuji. Kalau ruang politiknya hanya di Maros, urusannya mudah.
Baginya, ini momen ujian naik kelas politik. Sejatinya, mencari pengganti Suhartina semudah undian arisan.
Tingkat elektabilitas Chaidir, sebagai incumbent sudah mendekati 60 persen. Bersama Suhartina, elektabilitas bahkan mendekati 75 persen.
Hasil survei inilah sekaligus konfirmasi kenapa tak ada calon penantang petahana Maros.
Namun, obstacle- keputusan saat itu justru meredam hasrat kekuasaan dan politisi 15 partai lain di luar PAN; Golkar, PDIP, Nasdem, Gelora, Hanura, PPP, PKS, Perindo, Gerindra PBB, PKB, Demokrat, PSI, Partai Buruh dan PKN.
“Wakilnya, bisa dari PAN, ada Irfan AB (legistor provinsi), atau Marjan Massere dan Andi Rijal (legislator Maros). Tapi opsi itu rentan memecah belah 15 parpol lain,” ujar Chaidir kepada Tribun, Senin (9/2/2026).
Langkah pertama dia menenangkan elite 15 parpol pengusung lain.
Berkejaran dengan waktu, akhirnya, Chaidir konsultasi dengan Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi (63).
Hasilnya, “Oleh Ketum (Zulkifli Hasan) saya harus menemui Yandri Susanto (51) (Wakil Ketua DPP PAN bidang organisasi dan kader).” ujarnya.
Sabtu (21/9/2024), malam terbanglah Chaidir ke rumah Yandri di Serang, Banten.
Momennya saat itu, Yandri yang juga Menteri Desa , juga tengah menyiapkan kampanye istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah jadi Bupati Serang.
Chaidir menunggu dalam gelisah dan diamuk ketegangan dari Maros.
Di masa itulah, tetiba muncul seorang mengingatkannya untuk menunaikan shalat hajat dan istikharah. “Jujur, saya lebih tenang saat itu.”
Yandri mengusulkan pengganti calon bupati dari birokrat lokal.
Disaat bersamaan dia juga harus meyakinkan elite parpol lain, di level provinsi dan nasional untuk sabar menunggu ikhtiar politiknya.
Di kepala Chaidir muncul empat nama. Pertama; Sekda Maros Andi Davied Syamsuddin. Kedua, Kepala Dinas Kesehatan Dr Muh Yunus. Ketiga, Direktur RSUD La Palaloi, Sry Syamsinar, dan terakhir Kepala Dinas Pekerjaan Umum Muetazim Mansyur.
Satu per satu, Chaidir menelepon keempat bawahannya. “Keputusan harus malam ini.”
Keempatnya, lalu meminta waktu untuk konsultasi dengan keluarga lebih dulu.
“Yang menghibur sedikit, sebab dari empat itu ada yang bertanya, apakah kalau sudah berakhir 5 tahun, bisa kembali jadi PNS,,” ujar Chaidir sambil tertawa.
Hasilnya, tiga calon awal menolak. Alasannya karier dan jaminan kehidupan pascalima tahun pemerintahan. Hanya satu menerima, Muetazim Mansyur.
Namun dramanya, belum berhenti. Saat Muetazim sudah siap, tetiba istrinya menelepon dan menyampaikan kabar lebih menegangkan.
“Katanya, kalau terpilih jadi wakil bupati, istri yang jadi karyawan Bank Sulselbar, harus mundur.”
Chaidir kaget namun tetap rasional.
Pertama Chaidir meminta kembali Dr Yunus mempersiapkan berkas administratif.
Di saat bersamaan, dia juga menelepon Dirut Bank Sulselbar Yulis Suwandi.
“Pak Yulis inilah yang mengamankan Opu Muetazim untuk tetap melanjutkan pendaftaran Pilkada. Padahal habis itu, dokter Yunus berkasnya juga sudah siap.”
Pada akhirnya, Muetazim Mansyur yang dipilih mendampingi Chaidir.
Tantangan belum berhenti.
Pasangan ini kemudian menghadapi fenomena kolom kosong yang tak benar-benar kosong.
Dalam penelitiannya, Chaidir mengkaji secara sosiologis dukungan terhadap kolom kosong yang muncul pada Pilkada Maros 2024.
“Kami meneliti fenomena kolom kosong, yang sebenarnya berisi. Bahkan kami melihat secara visual, spanduk kolom kosong terlihat lebih besar dibandingkan calon tunggal,” ungkapnya.
Menurutnya, fenomena tersebut menjadi indikator penting dalam membaca kualitas demokrasi lokal, baik secara prosedural maupun substansial.
Berbagai upaya dilakukan pasangan Chaidir- Muetazim untuk memantapkan visi misi.
Sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat di tengah menguatnya dukungan terhadap kolom kosong.
Hasilnya, pasangan ini memenangkan Pilkada Maros 2024 dengan perolehan 64,01 persen suara, sementara kolom kosong meraih 35,99 persen.
Meski menang, Chaidir mengakui Pilkada dengan calon tunggal berdampak pada tingkat partisipasi pemilih yang berada di kisaran 69,62 persen.
Fenomena tersebut, kata dia, menjadi bahan refleksi akademik untuk memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal ke depan.(anc/zil)

