TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mencatat ratusan ribu masyarakat telah terdaftar dalam program Gratispol Kesehatan.

Gratispol Kesehatan merupakan satu dari enam program Gratispol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kaltim pada Juni 2025 lalu.

Pemberian layanan kesehatan gratis tersebut menjadi janji politik Gubernur Kaltim Rudy Masud dan Wakil Gubernur Seno Aji sejak masa kampanye hingga resmi menjabat.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, menjelaskan program yang berada di bawah kendali pihaknya ini telah berjalan hampir menginjak satu tahun pelaksanaan.

Baca juga: Ribuan Warga Kaltim Daftar Gratispol Kesehatan Usai BPJS PBI Dinonaktifkan

Meski belum merincikan akumulasi jumlah warga secara menyeluruh karena masih dalam proses pendataan kembali, Jaya menyebut ada penambahan signifikan pada jumlah warga yang tercover.

"Ada penambahan sekitar 10 ribu yang awalnya 149 ribu sekarang menjadi 159 ribu masyarakat yang sudah masuk Gratispol," ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Jaya memaparkan bahwa dari total 159 ribu peserta tersebut, sebanyak 149 ribu orang merupakan masyarakat yang sudah mengikuti program kesehatan gratis dari masa kepemimpinan sebelumnya.

Dia menyebut, program kesehatan gratis ini sebenarnya melanjutkan program gubernur sebelumnya, namun memiliki cakupan yang lebih luas.

"Sebelum Pak Rudy Masud kan sudah ada, gubernur sebelumnya kan ada juga, itu sudah terdaftar," katanya.

Secara teknis, kata Jaya, Gratispol Kesehatan adalah sebutan untuk salah satu segmen kepesertaan BPJS dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). 

Di dalamnya terdapat kategori BP Pemerintah Daerah (BP Pemda) yang iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui APBD.

Melalui mekanisme inilah Pemprov Kaltim membayar premi BPJS bagi masyarakat. Perbedaan mendasar dengan periode sebelumnya terletak pada aksesibilitas. 

Dahulu, kepesertaan harus diurus melalui Dinas Sosial dan hanya diperuntukkan bagi warga berstatus miskin. Kini, seluruh masyarakat Kaltim bisa mendaftar hanya dengan bermodalkan KTP dan Kartu Keluarga.

"Dengan Gratispol, yang miskin boleh, yang tidak miskin juga boleh. Mereka tinggal datang ke Kantor Dinkes Kaltim membawa data diri, nanti ada konter Gratispol Kesehatan, otomatis diaktifkan," jelasnya.

Masyarakat juga bisa mengaktifkan status BPJS mereka melalui bantuan petugas di unit kesehatan yang akan berkoordinasi dengan Dinkes Kaltim. 

Baca juga: RSUD AWS Samarinda Optimalkan Layanan Gratispol Kesehatan untuk Peserta BPJS

Dengan sistem ini, tidak ada lagi pelayanan kesehatan yang mandek akibat BPJS tidak aktif, karena premi akan langsung ditanggung pemprov saat masuk ke program Gratispol.

​Namun, Jaya mengingatkan bahwa warga yang ingin beralih ke Gratispol harus memastikan status BPJS di segmen sebelumnya sudah tidak aktif agar tidak terjadi penggandaan pembayaran premi. 

Dari sisi anggaran, dia menjelaskan diawal peluncuran program, Gubernur Kaltim menggelontorkan anggaran dengan pagu 231 miliar, namun hanya sekitar 85 miliar yang terpakai.

Ditahun ini, pemerintah provinsi masih memprioritaskan program Gratispol Kesehatan dan terus membuka pendaftaran bagi seluruh masyarakat Kaltim.

"Silakan masyarakat yang mau Gratispol tinggal daftar saja. Untuk beralih dengan menggunakan Gratispol harus tidak aktif dulu baru bisa, biar nanti pembayaran preminya gak dobel," pungkasnya.(*)