KSPSI: Jangan Sampai Terjadi Penghapusan Penerima Bantuan Iuran, Apalagi Salah Sasaran
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite memberikan perhatian khusus status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan.
Dia menekankan bahwa pemerintah harus memiliki satu pemahaman dan satu pengertian yang sama mengenai kriteria penerima serta jumlah masyarakat yang berhak menerima PBI.
“Jangan sampai terjadi penghapusan atau pengurangan yang tidak tepat sasaran. PBI harus diberikan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu membayar iuran, bukan kepada kelompok yang secara ekonomi tergolong mampu,” ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan Media Informasi (FSP PPMI KSPSI) ini.
Baca juga: Panas! Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Tantang Anggota DPR Urus Data PBI: Kalau Bisa, Saya Gaji Pak
Menurut Arnod, PBI adalah wujud kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial dan perlindungan bagi masyarakat miskin.
Karena itu, kriteria penerima harus ditegaskan secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah agar tidak menimbulkan multitafsir dan polemik.
“Yang berhak menerima PBI adalah rakyat yang tidak mampu membayar iuran. Ini soal keadilan dan kemanusiaan. Jangan sampai hak mereka hilang karena kesalahan data atau kebijakan yang tidak sinkron,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan Asta Cita tidak hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilitas pasar, tetapi juga menyangkut penguatan jaring pengaman sosial.
PBI, kata dia, merupakan bagian penting dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Harapan kita sederhana namun mendasar, ekonomi stabil, investasi tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan kebijakan sosial berjalan adil. Pastikan yang berhak menerima PBI tetap terlindungi. Jika semua pihak kompak, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan global dengan percaya diri,” kata Arnod.
Dia juga mengomentari seputar pemanggilan 5 konglomerat yakni Aguan, Prajogo, Anthony Salim, Franky Wijaya, dan Boy Thohir oleh Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor.
Diketahui, pertemuan selama 4,5 jam itu, disebut membahas soal kolaborasi ekonomi, pangan, energi, dan penciptaan lapangan kerja.
Arnod menyebut komunikasi pemerintah dan para pengusaha besar dapat terus terjalin dengan baik, tetapi harus melahirkan langkah pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
Tak hanya itu, pertemuan itu sekaligus memastikan program strategis nasional, khususnya Asta Cita, berjalan efektif di sektor ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.
“Indonesia membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dunia usaha harus menjadi motor penggerak utama, namun pemerintah tetap harus hadir memastikan arah kebijakan berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan pekerja,” ujar Arnod, di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Arnod juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasar saham agar tetap positif di tengah dinamika global.
Menurutnya, kondisi pasar keuangan yang sempat bergejolak beberapa hari terakhir menjadi sinyal bahwa koordinasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pemeringkat global seperti MSCI Inc. (formerly Morgan Stanley Capital International), harus diperkuat.
“Gejolak di sektor keuangan bisa mengganggu kepercayaan investor global dan pada akhirnya memengaruhi suasana pasar dalam negeri. Pemerintah harus sigap dan solid,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arnod mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dalam menstabilkan keadaan, termasuk mempercepat pengisian posisi strategis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengalami kekosongan akibat pengunduran diri sejumlah pimpinan.
Kepastian kepemimpinan di sektor keuangan, menurutnya, sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar.
