Rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat pada Kamis (19/2) dapat kritikan berbagai pihak. 

KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, mencurigai Board of Peace besutan Presiden Donald Trump akan menjadi alat tawar-menawar tarif impor AS-Indonesia. 

Pernyataan itu disampaikan Gus Salam pada Sabtu (14/2/2026).

Di sisi lain, Gus Salam menyoroti perubahan sikap sebagian kalangan yang sebelumnya lantang mengkritik keikutsertaan Indonesia dalam BoP Gaza.

Menurutnya, kritik itu mulai mereda seusai pemerintah mengundang pimpinan ormas. 

Di antaranya, dari ulama, pesantren, dan mantan menteri luar negeri ke Istana Negara.

Lanjut, Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, itu mempertanyakan klaim 20 poin program BoP. 

Disebutkan, program itu akan mentransformasi Gaza menjadi pusat ekonomi modern dengan sistem pemerintahan baru dan terbebas dari Hamas.

Namun, Gus Salam khawatir proyek itu justru bisa menghilangkan kedaulatan serta peradaban Palestina. 

Ia menilai skema itu berisiko menjadi bentuk baru penjajahan yang dibungkus dengan istilah perdamaian.

“Alih-alih memperjuangkan kemerdekaan Palestina, skema ini berisiko menjadi pola baru penindasan dan kolonialisme dengan kemasan perdamaian,” ujarnya.

Lantas, ia mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap konsisten menolak segala bentuk penjajahan. 

“Dalam perspektif konstitusi, kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai anti-penjajahan dan perikemanusiaan. Posisi Indonesia terhadap Palestina itu normatif, mengikat, dan final,” ujar Gus Salam.

Terkini, ia mendesak isu BoP Gaza dibahas secara mendalam. 

Ia menyarankan pembahasan itu dalam forum Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama yang akan berlangsung pada bulan Syawal 1447 Hijriah.

"Saya berharap persoalan ini dikaji secara kritis dalam perspektif fiqih oleh ulama pesantren dan jam’iyyah Nahdlatul Ulama, misalnya melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama yang berbarengan dengan Konbes PBNU mendatang, dan atau Bahtsul Masail pesantren di Indonesia,” kata Gus Salam.

Ia menyatakan, bagi Nahdlatul Ulama, isu Palestina bukan semata urusan politik internasional. 

Namun, juga bagian dari komitmen moral dan sejarah organisasi.

“Ini bukan sekadar soal diplomasi dagang. Ini soal komitmen terhadap kemerdekaan dan keadilan bagi Palestina,” pungkas dia.