TRIBUNNEWS.COM, PURWAKARTA – Perhutanan Sosial bisa menjadi jalan bagi masyarakat sekitar Waduk Jatiluhur dan Cirata untuk memperoleh penghasilan sekaligus menjaga kelestarian alam. 

Hal ini disoroti Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investasi, Nanik Sudaryati Deyang, saat mengunjungi kebun pisang seluas 65 hektar di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Maniis, yang dikuasai pengusaha besar.

“Saya sedih melihat ini. Seharusnya rakyat yang lebih berhak mengelola lahan milik Perhutani untuk kesejahteraan mereka,” kata Nanik kepada Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hafidin akhir pekan lalu. 

Ia menambahkan bahwa rakyat tidak boleh hanya menjadi pekerja di lahan negara, tetapi harus memiliki kesempatan untuk mengelola langsung melalui Program Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial, yang dirancang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertujuan menciptakan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan.

Dengan mekanisme bagi hasil 95 persen untuk rakyat dan 5 persen untuk administrasi negara, masyarakat bisa membentuk kelompok tani pisang dan memasok hasilnya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca juga: Disebut Kepala BGN, Daihatsu Akui Penjualan Grand Max Naik karena Ada Efek MBG

Pisang tersebut dapat digunakan untuk program pemenuhan gizi anak sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Dalam kunjungannya, Nanik sempat menanam bibit pisang bersama Wakil Bupati, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (Prokerma) BGN, Lurah Pasir Jambu, dan seorang site manager, serta berkeliling kebun hingga ke pabrik pengepakan pisang.

Di sanalah ia menyadari bahwa kebun dan pabrik pengepakan tersebut dimiliki oleh pengusaha besar.

“Dengan status tanah negara, rakyat bisa memanfaatkan langsung tanah ini melalui program Perhutanan Sosial,” tegas Nanik.

Ia menilai pisang Cavendish yang dibudidayakan terlalu besar untuk program gizi anak, sehingga sebaiknya diganti dengan pisang berukuran lebih kecil, seperti pisang raja.

Nanik juga mendorong pemerintah daerah untuk membantu warga sekitar Waduk Jatiluhur dan Cirata mengurus perizinan ke Dinas Kehutanan Jawa Barat maupun Kementerian Kehutanan agar bisa memanfaatkan lahan Perhutani secara langsung.

“Ini kesempatan bagi warga untuk berperan langsung dalam mengelola tanah negara, meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus menjaga lingkungan,” kata Nanik. 

“Habis ini saya juga akan ngomong ke (Menteri Kehutanan) Raja Juli Antoni,” ujarnya.