TRIBUNNEWS.COM - Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Amerika Serikat pada Kamis, 19 Februari 2026, dinilai menjadi momentum penting bagi Indonesia.
Pengamat militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai forum tersebut memberi ruang bagi Prabowo untuk bernegosiasi langsung mengenai batasan pelibatan TNI dalam misi International Stabilization Force (ISF) di Gaza.
Kementerian Luar Negeri menegaskan, kehadiran Presiden merupakan wujud komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk arah dan kerja BoP. Salah satu isu utama adalah rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza di bawah bendera ISF.
Anton menilai langkah Prabowo krusial untuk memastikan posisi Indonesia dalam misi tersebut. Ia mencatat, Indonesia menjadi satu dari dua negara yang menyatakan kesiapan mengirimkan pasukan, dengan jumlah 5.000–8.000 personel. Namun, aturan main ISF masih belum jelas.
Menurut Anton, Resolusi 2803 menugaskan ISF untuk memastikan demiliterisasi, termasuk pelucutan senjata dan penarikan mundur tentara Israel dari Gaza.
Meski begitu, TNI disiapkan lebih untuk misi kemanusiaan seperti rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan prajurit dari korps zeni dan kesehatan.
“Oleh karena itu, dengan hadir dalam KTT BoP, Presiden Prabowo memiliki ruang untuk bernegosiasi langsung terkait batasan pelibatan TNI dalam ISF,” ujar Anton.
Ia menekankan, improvisasi misi TNI hanya bisa dilakukan jika Indonesia terlibat sejak awal dalam penyusunan aturan ISF.
Hal ini penting untuk mencegah TNI terjebak dalam situasi fait accompli saat bertugas di Gaza. Apalagi, belum banyak negara yang menyatakan kesiapan mengirimkan pasukan ke misi ISF.
Anton menilai pelibatan TNI dalam ISF memiliki risiko besar, terutama karena penempatan pasukan di Gaza sarat nilai politis.
“Di satu sisi, TNI bisa dituduh berpihak pada Israel jika bertugas di zona hijau yang dikuasai IDF. Di sisi lain, TNI juga bisa dituduh berpihak pada Hamas jika bertugas di zona merah, wilayah dengan perlawanan kuat,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan TNI kali ini berbeda dengan misi perdamaian di bawah bendera PBB.
Tanpa mandat PBB, misi ISF akan menjadi pengalaman baru bagi prajurit TNI, mulai dari pelatihan hingga pelaksanaan tugas di Gaza.
Karena itu, menjaga agar TNI tidak terlibat dalam proses demiliterisasi menjadi kunci, dengan fokus pada bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Anton menekankan, kehadiran militer asing di wilayah konflik tetap membutuhkan persetujuan pihak-pihak yang bertikai. Meski tidak menjamin keselamatan, hal itu setidaknya memberi pemahaman tentang peran militer asing.
“Karena misi yang ingin dicapai Presiden Prabowo sudah jelas: perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Dengan komposisi tim Kemenlu yang ada, komunikasi multi pihak pastinya dilakukan, termasuk dengan Hamas,” pungkasnya.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam upaya perdamaian Palestina melalui keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di Bad Ragaz, Swiss, pada Jumat, 23 Januari 2026, usai Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos.
Menlu menjelaskan, salah satu agenda utama Presiden adalah penandatanganan Charter BoP, yang merupakan kelanjutan dari proses panjang dialog sejumlah negara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terkait situasi Palestina.
“Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian merupakan bagian dari proses yang selama ini kita lakukan untuk menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian, serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, khususnya Gaza,” ujar Menlu.
Menurutnya, kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret dalam mencapai perdamaian permanen di Gaza. Pertemuan-pertemuan sebelumnya berlanjut hingga Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penandatanganan piagam BoP.
“Board of Peace kini resmi menjadi badan internasional yang bertugas memonitor administrasi, stabilisasi, dan upaya rehabilitasi di Gaza serta Palestina secara umum,” jelasnya.
Menlu menegaskan, Indonesia bergabung karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi Palestina. Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia ikut serta setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis.
“Kita sejak awal peduli pada perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya situasi di Palestina. Karena Board of Peace merupakan bagian dari upaya mencapai perdamaian tersebut, maka Indonesia harus ada di dalamnya,” tegas Menlu.
Keputusan itu juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Sejumlah negara sepakat bergabung, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia. “Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” ungkapnya.
Menlu meyakini keberadaan BoP merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina. Kehadiran negara-negara tersebut diharapkan memastikan setiap langkah tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
“Upaya yang dilakukan Board of Peace harus tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Menlu menegaskan BoP tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. BoP lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. Karena itu Indonesia memutuskan untuk bergabung,” pungkasnya.
Baca juga: Amnesty International: Indonesia Berisiko Legitimasi Genosida Israel Lewat BoP
Baca juga: Rapat Perdana BoP Segera Digelar, Guru Besar UI: Jangan Sampai Prabowo Senyum ke Netanyahu, Bahaya
Baca juga: Israel Gabung BoP, Pimpinan Komisi I DPR: Kalau Indonesia Keluar, Kita Tidak Tahu Pergerakan Mereka
