TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI -  Pemerintah Papua Barat bersama Perum Bulog terus membina kemitraan dengan pelaku usaha miko kecil menengah (UMKM) untuk memperluas distribusi pangan murah kepada masyarakat. 

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Harga Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Maya, dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak nasional di halaman Perpustakaan Universitas Papua (Unipa), Manokwari, Jumat (13/2/2026).

Ia mengatakan, bahwa Bulog memiliki peran strategis menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di daerah.

Karena itu, pihaknya membuka peluang kemitraan bagi UMKM, kios, toko, maupun stakeholder lain yang ingin menjual produk Bulog secara resmi.

“Siapa pun yang ingin menghadirkan Bulog di wilayahnya, baik UMKM maupun stakeholder lainnya, sangat boleh dan terbuka untuk bermitra. Bulog siap menjangkau masyarakat langsung ke lokasi,” ujarnya.

Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan dan Fateta Unipa Buka Gerakan Pangan Murah di Manokwari

Salah satu produk utama Bulog adalah beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP untuk kemasan 5 kilogram ditetapkan Rp 67.500," ujarnya.

Meski demikian, Maya menjelaskan bahwa harga jual bisa berbeda tergantung lokasi distribusi. 

Ia mengakatakan di beberapa titik, beras SPHP dijual Rp 60.000–Rp 63.000 per 5 kilogram, atau lebih murah dibanding harga pasar yang bisa mencapai Rp 65.000.

"Mitra resmi Bulog bahkan memperoleh harga lebih rendah sehingga tetap mendapat keuntungan tanpa membebani masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Catat! Harga Beras SPHP 5 Kilogram di Manokwari Rp 67.000: Jika Ada Pedagang Nakal Kami Blacklist 

Namun, ia menegaskan bahwa mitra tidak diperbolehkan menjual beras SPHP di atas HET atau memperjualbelikannya kembali kepada pedagang lain.

"Produk tersebut (Beras SPHP) harus langsung dijual kepada konsumen akhir," tegasnya.

Selain beras, Bulog juga menyediakan telur Surabaya, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, dan cabai.

"Semua komoditas pangan pokok tersebut dapat dipasarkan melalui pola kemitraan resmi," katanya.

Ia menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang ingin membuka usaha pangan, Dinas Ketahanan Pangan membuka peluang pembentukan kios pangan.

"Calon mitra cukup melengkapi persyaratan administrasi seperti KTP dan dokumentasi lokasi usaha," imbuhnya.

Data tersebut kemudian diteruskan ke Bulog untuk proses kerja sama resmi, termasuk penerbitan surat keputusan (SK) kios pangan.

“Kami menginformasikan kepada masyarakat yang ingin berusaha bahwa banyak produk yang bisa dijual dengan harga lebih murah dari Bulog. Jadi bukan beli di pasar lalu dijual kembali, tetapi ada sumber yang lebih terjangkau melalui kemitraan resmi,” jelas Maya.

Melalui kemitraan ini, Dinas Ketahanan Pangan berharap distribusi pangan bersubsidi semakin merata dan mampu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, khususnya di wilayah Manokwari dan sekitarnya.