TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Sejumlah pengamat kesehatan, akademisi, dan aktivis lingkungan hidup memperingatkan soal tata kelola lingkungan yang buruk bisa berdampak terhadap penurunan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Peringatan itu mencuat dalam Webinar Nasional IDE Lestari 2026 yang diselenggarakan secara daring pada Sabtu (14/2/2026).

Webinar tersebut mengusung tema "Pendidikan Inklusif dan Reformasi Tata Kelola Lingkungan untuk Peningkatan Taraf Kesehatan Bangsa".

Pakar kesehatan Hermawan Saputra menyoroti fenomena perubahan gaya hidup masyarakat modern yang semakin tidak aktif akibat kemudahan teknologi.

"Gaya hidup kaum rebahan atau sedentary lifestyle ini menjadi 'ibu' dari segala penyakit modern seperti hipertensi dan diabetes. Namun, masalah ini makin rumit ketika lingkungan kita juga sakit akibat perubahan iklim," ujar Hermawan. 

Hermawan juga menekankan dampak dari meningkatnya suhu bumi memicu migrasi vektor penyakit dan mengancam ketahanan pangan.

Tidak hanya itu, ia mengingatkan pemerintah terkait amanat Pasal 28H UUD 1945.

"Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap orang, sama pentingnya dengan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Negara wajib memastikan hak ini terpenuhi," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU Asrul Raman memberikan analisisnya soal kebijakan lingkungan lintas era, mulai dari Orde Baru hingga pemerintahan saat ini. 

Ia menilai kebijakan yang terlalu fokus pada hilirisasi industri seringkali mengabaikan aspek kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.

"Kebijakan lingkungan kita seringkali paradoks. Kita bicara green economy, tapi eksploitasi nikel untuk baterai kendaraan listrik justru merusak ekosistem di daerah tambang," ungkap Asrul.

Kepala Departemen Keorganisasian Walhi Nasional, Tubagus Soleh Ahmadi, menilai Indonesia telah mengalami "kebangkrutan ekologis" sejak 2010.

Ia pun mengkritik lambatnya respon pemerintah dalam menangani bencana ekologis.

"Bencana ekologis bukan sekadar kejadian alam, tapi produk dari sistem politik dan ekonomi yang ekstraktif. Beban kerusakan lingkungan didistribusikan secara tidak adil; keuntungan dinikmati segelintir elite, sementara dampak penyakit dan bencana dirasakan masyarakat luas," kata Tubagus.

Adapun Webinar ini merupakan kolaborasi antara IDE Lestari, FKIP UNTARA, BEM FKIP UNTARA, Pusat Studi Politik STIHP Pelopor Bangsa, dan Karama Foundation.