Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan, Tunjangan Hari Raya alias THR 2026 bagi ASN serta TNI dan Polri, bakal cair di awal Ramadan 2026.
Bahkan, Menkeu Purbaya menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk membayar THR 2026 tersebut.
Meski demikian, Purbaya mengaku, belum mengetahui secara pasti, tanggal berapa THR akan mulai dicairkan.
THR adalah singkatan dari Tunjangan Hari Raya, yaitu pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan.
Di Indonesia, THR biasanya diberikan menjelang hari besar agama. Ketentuan THR diatur dalam regulasi Kementerian Ketenagakerjaan. THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya.
Baca juga: Disnaker Lampung Tanggapi Tuntutan Karyawan Hotel Marcopolo, Belum Dapat THR Gaji Belum Dibayar
Dikutip Tribunlampung.co.id dari TribunJatim.com, Menkeu Purbaya menyebut, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR ASN serta TNI dan Polri pada 2026.
“Sudah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” kata Purbaya dikutip dari KompasTV, Jumat (13/2/2026), via Kompas.com.
Menurutnya, strategi percepatan belanja negara termasuk THR, menjadi instrumen fiskal utama untuk menjaga momentum ekonomi sejak awal tahun.
Pemerintah ingin likuiditas masyarakat langsung meningkat, sehingga belanja konsumsi ikut terdorong.
“Jadi kita keluarkan semua belanjanya mungkin di bulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,” ucap Purbaya.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus lain seperti percepatan program Makan Bergizi Gratis, rehabilitasi bencana, dan paket tambahan stimulus ekonomi.
Total belanja negara pada awal 2026 diproyeksikan mencapai Rp 809 triliun.
Dia menyampaikan, kebijakan fiskal tahun ini tetap ekspansif untuk mengejar target pertumbuhan yang lebih tinggi dari asumsi APBN.
“Pertumbuhan ekonomi kita di APBN tahun ini 5,4 persen, tapi saya akan coba dorong ke arah 6 persen. Saya bayarnya dari situ,” ujar Purbaya.
Dilansir dari Kompas.com, Jumat (13/2/2026), jika mengikuti kebijakan 2024 dan 2025, THR biasanya mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja.
Pada dua tahun terakhir tersebut, pemerintah membayarkan THR secara penuh termasuk 100 persen tunjangan kinerja (tukin).
Untuk guru dan dosen yang tidak menerima tukin, diberikan tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji.
Sementara itu, khusus CPNS, gaji pokok yang dihitung sebesar 80 persen.
Namun, persentase tukin dalam THR ASN 2026 masih menunggu keputusan resmi pemerintah.
Berdasarkan pernyataan Menkeu Purbaya akan menyalurkan THR di awal-awal puasa, lantas kapan Ramadan 2026 dimulai?.
Puasa Ramadhan 1447 Hijriah diperkirakan dimulai pertengahan Februari 2026, dengan perhitungan Muhammadiyah menunjukkan awal Ramadhan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Sementara itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) akan menetapkan 1 Ramadan secara resmi melalui sidang isbat.
Dilansir dari laman resmi Kemenag, sidang isbat awal Ramadan 1447 Hijriah akan digelar pada 17 Februari 2026.
Sidang Isbat ini akan menetapkan tanggal resmi dimulainya puasa bagi umat Islam.
Acara tersebut digelar di Auditorium H.M. Rasjidi dan dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
"Sidang Isbat akan dihadiri oleh sejumlah pihak, perwakilan ormas Islam, perwakilan kedubes negara-negara Islam, MUI, BMKG, ahli falak, DPR dan perwakilan Mahkamah Agung," terang Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad di Jakarta, Kamis (29/1/2026), dikutip dari Kompas.com.
Menurut Abu Rokhmad, rangkaian sidang isbat awal Ramadan 2026 terdapat tiga agenda, di antaranya:
Abu Rokhmad menambahkan, dalam penentuan awal Ramadan, termasuk Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha Kemenag mengintegrasikan metode hisab dan rukyah.
Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1447 H nanti.
Menurutnya, ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.
