- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan, pasukan Indonesia yang akan dikirim ke Gaza tidak terlibat misi tempur maupun demiliterisasi.

Hal ini disampaikan di tengah kabar rencana pengiriman 8.000 pasukan Indonesia ke Gaza.

Menurut pemerintah, keterlibatan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) berada sepenuhnya di bawah kendali nasional.

Selain itu juga berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB, politik luar negeri bebas aktif, dan hukum internasional.

"Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi," kata Kemlu RI dalam pernyataan tertulis, dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil.

Kemudian bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina.

Kemlu mengatakan, penggunaan kekuatan juga sangat terbatas, yakni hanya diperbolehkan untuk mempertahankan mandat.

Dalam pengerahan pasukan, persetujuan dari Palestina dinilai sangat penting dan menjadi prasyarat utama.

Indonesia secara konsisten menolak segala upaya perubahan demografi maupun pemindahan paksa rakyat Palestina.

Jika seandainya ditemukan penyimpangan, Indonesia akan mengakhiri keterlibatannya dalam ISF.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono memberikan informasi terbaru.

Ia menyebut, 8.000 pasukan TNI ditargetkan siap berangkat ke Gaza paling lambat akhir Juni 2026.

Rencana ini dikaitkan dengan tahap lanjutan skema perdamaian Timur Tengah yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.