WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Pemerintah menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 sebesar Rp55 triliun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.

Kebijakan ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi domestik menjelang Ramadan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah menargetkan pencairan THR bagi ASN dilakukan pada awal Ramadan.

Meski tanggal pasti belum ditetapkan, pemerintah memastikan skema pencairan tengah dimatangkan agar dana dapat diterima tepat waktu oleh para aparatur negara.

Menurut Purbaya, percepatan pencairan THR di awal Ramadan bukan sekadar kebijakan rutin tahunan, melainkan bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Ramadan dan Idul Fitri secara historis menjadi periode dengan lonjakan konsumsi rumah tangga, mulai dari belanja kebutuhan pokok, sandang, hingga transportasi dan pariwisata.

Dengan aliran dana yang masuk lebih awal ke masyarakat, pemerintah berharap perputaran uang meningkat signifikan pada kuartal pertama dan kedua 2026.

Anggaran sebesar Rp55 triliun tersebut mencakup pembayaran bagi jutaan ASN pusat dan daerah, prajurit TNI, serta anggota Polri.

Belanja negara untuk THR selama ini terbukti memberi efek pengganda (multiplier effect), terutama pada sektor ritel, perdagangan, transportasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi rumah tangga memang tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB).

Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Di tengah tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik, penguatan konsumsi domestik dinilai menjadi bantalan penting agar pertumbuhan tetap terjaga.

Pemerintah berkepentingan memastikan momentum belanja masyarakat selama Ramadan tidak terganggu oleh faktor likuiditas.

Di sisi lain, pengelolaan anggaran THR tetap harus memperhatikan disiplin fiskal.

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa alokasi tersebut telah diperhitungkan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan keberlanjutan fiskal, termasuk pengendalian defisit sesuai batas yang telah ditetapkan undang-undang.

Sejumlah ekonom menilai, percepatan pencairan THR di awal Ramadan dapat memberikan sentimen positif terhadap konsumsi masyarakat.

Namun efektivitasnya tetap bergantung pada faktor lain, seperti stabilitas harga bahan pokok dan kondisi inflasi.

Jika inflasi terkendali, tambahan pendapatan dari THR berpotensi langsung terserap dalam aktivitas belanja produktif.

Pemerintah dalam waktu dekat akan mengumumkan jadwal resmi pencairan THR 2026.

Kepastian waktu tersebut dinantikan para ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri, sekaligus pelaku usaha yang berharap lonjakan konsumsi dapat kembali menjadi motor penggerak ekonomi nasional pada awal tahun depan.