Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH — Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Aceh, H. Ruslan Daud (HRD), menegaskan agar seluruh anggota legislatif dari PKB tetap lantang menyuarakan kepentingan rakyat meskipun berada dalam barisan koalisi pemerintahan.

Hal itu disampaikan Ruslan Daud saat Malam Ta’arufan dan Silaturahmi Pengurus DPW PKB Aceh Periode 2026–2031 yang digelar di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Minggu (15/2/2026) malam.

Menurutnya, menjadi “lantang” bukan sekadar berbicara keras, tetapi lebih pada konsistensi menjalankan fungsi kontrol sebagai wakil rakyat.

HRD menekankan bahwa keberpihakan kepada pemerintah tetap diberikan selama kebijakan yang dibuat berpihak kepada masyarakat.

Namun, jika terdapat kebijakan yang dinilai tidak selaras dengan kepentingan rakyat, para legislator PKB Aceh wajib memberikan koreksi.

“Yang baik kita dukung, yang kira-kira tidak memihak kepada rakyat itu kita koreksi bersama-sama. Tidak ada istilah di saat kita berbicara karena kita koalisi harus manut semua, itu tidak juga,” tegasnya.

Baca juga: Malam Ta’arufan PKB Aceh, HRD Minta Kader Rapatkan Barisan dan Rangkul Semua Tokoh

HRD juga mengingatkan bahwa fungsi pengawasan melekat pada setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, posisi sebagai partai koalisi tidak boleh menghilangkan tanggung jawab konstitusional sebagai representasi rakyat.

Ruslan Daud menegaskan kembali bahwa para legislator dipilih oleh rakyat untuk menyambung dan memperjuangkan aspirasi warga.

Karena itu, PKB harus hadir ketika terjadi ketimpangan atau kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Di saat kepentingan rakyat terabaikan hari ini, dan jika tidak ada kesetaraan serta terjadi kesenjangan, maka kita patut hadir. Sebab kita dipilih untuk menyambung keinginan para warga,” pungkasnya.(*)