TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Pertemuan Gubernur se-Tanah Papua di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menghasikan delapan (8) poin kesepakatan demi percepatan pembangunan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, ketika menutup pertemuan bertema "Kolaborasi untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua" itu, Jumat (13/2/2026), di Swiss-Belhotel Manokwari.

Dua dari antara 8 poin tersebut adalah perlindungan terhadap hutan dan masyarakat adat.

Dominggus menyebut Papua memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah.

Hutan merupakan rumah bagi tanaman dan hewan-hewan endemik Papua serta 'menjaga' sumber air.

Baca juga: Enam Gubernur di Tanah Papua Bersatu Wujudkan Pembangunan Rendah Karbon

Karena itu, semua provinsi di Papua menyepakati program pembangunan berkelanjutan berbasis konservasi.

"Mari kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita, bukan air mata," kata Dominggus Mandacan.

Kawal 70 Persen Tutupan Hutan

Senada, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengatakan pemerintah se-Tanah Papua sepakat untuk memastikan pembangunan tetap menjaga alam.

"70 persen tutupan hutan itu harus tetap dijaga," katanya di Swiss-Belhotel Manokwari, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, tutupan hutan di Papua Barat Daya masih di atas 90 persen di Tambrauw dan Raja Ampat serta di kabupaten lain di provinsi itu.

Baca juga: Dari Papua Barat untuk Dunia: Simposium Flora Malesiana Teguhkan Komitmen Jaga Hutan Tropis

"Presiden menetapkan Papua Barat Daya sebagai destinasi wisata nasional sehingga kelestarian alam harus dijaga," ujar Ahmad Nausrau.

Ia menyebut wisatawan datang ke Papua terutama untuk melihat keindahan alam.

"Kalau alam dirusak, wisatawan tidak akaan datang lagi," katanya.

Tantangaan terbesar pemerintah di Papua, ucapnya, adalah menata ruang untuk investasi.

"Misalnya, penambangan. Ada bisa dibuka, ada yang tidak karena masih masuk wilayah konservasi atau pariwisata. Itu yang harus kita jaga," ujar Ahmad Nausrau.