TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Mamuju memberikan penjelasan terkait aksi mogok kerja ratusan petugas kebersihan yang memarkir puluhan truk sampah di halaman kantor mereka, Senin (16/2/2026).

DLHK mengeklaim anggaran untuk upah para petugas sebenarnya sudah tersedia.

Namun proses pembayarannya terhambat perubahan regulasi mengenai status tenaga kontrak di 2026.

Kabid Kebersihan DLHK Mamuju, Marseani, menjelaskan per 31 Desember 2025, status tenaga honorer atau kontrak secara resmi sudah tidak ada lagi. 

Baca juga: Ibu Muda 28 Tahun di Jawa Barat Bunuh Anaknya Usai Cekcok dengan Suami

Baca juga: Dua Bulan Tak Digaji, Ratusan Petugas Kebersihan di Mamuju Mogok Kerja

Kondisi transisi ini membuat pihak dinas berhati-hati dalam mengeksekusi pembayaran.

"Kita masih menunggu regulasi dari pimpinan. Jadi kita belum berani membayar gaji mereka karena adanya perubahan aturan ini," ujar Marseani saat dikonfirmasi.

Skema Outsourcing

Marseani merinci, total terdapat 297 petugas kebersihan yang bernaung di bawah DLHK Mamuju. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 orang di antaranya telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Sebagai solusi atas penghapusan tenaga honorer, pihak DLHK kini tengah menyiapkan skema pihak ketiga atau outsourcing. 

Adapun besaran upah yang selama ini berlaku bagi para petugas meliputi sopir truk sampah Rp 1,25 juta per bulan.

Petugas armada tiga roda Rp 1,2 juta per bulan dan penyapu jalan Rp 1,1 juta per bulan.

Kondisi Terkini di Lokasi

Pantauan di halaman Kantor DLHK Mamuju di Jalan Jenderal Gatot Subroto menunjukkan situasi yang kontras dari biasanya. 

Sebanyak 20 unit mobil pengangkut sampah mulai dari truk berkelir merah (D.09, D.10), kuning (A.06), hingga hijau (D.13) terparkir membisu tanpa aktivitas pengangkutan.

Mesin-mesin kendaraan yang biasanya menderu di jalanan protokol kini terdiam. 

Sejumlah armada terlihat masih membawa tumpukan sampah sisa pengangkutan sebelumnya yang belum sempat dibuang.

Di sela-sela barisan truk, para petugas kebersihan tampak duduk lesu. 

Sebagian besar berteduh di bawah pohon rindang dan berbincang di atas motor sembari menunggu kejelasan nasib mereka yang sudah dua bulan tidak menerima upah.

Ratusan petugas tersebut mengancam akan terus melakukan aksi mogok kerja dan akan melakukan audiensi dengan Kepala Dinas pada Rabu (18/2/2026) mendatang untuk menagih kepastian hak mereka.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi