TRIBUNMATARAMAN.COM, TRENGGALEK - Di tengah efisiensi anggaran Dana Desa (DD), para kepala desa di Trenggalek bergabung dalam wadah baru yaitu Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI)

Pengurus DPC PKDI Kabupaten Trenggalek 2026-2031 dikukuhkan oleh Ketua DPD PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi di Hotel Hayam Wuruk, Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Senin (16/2/2026).

Kepala Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Puryono didapuk menjadi Ketua DPC PKDI Trenggalek untuk lima tahun kedepan.

Puryono menuturkan, PKDI menjadi wadah kepala desa untuk berkoordinasi dengan mengedepankan dan memperkuat persaudaraan dan mendampingi program di setiap desa supaya agar lebih baik.

Pendampingan ini dinilai perlu mengingat saat ini Dana Desa (DD) dipangkas oleh pemerintah pusat sehingga kepala desa harus benar-benar jeli dalam menjalankan program prioritas di masing-masing desa.

"Untuk DD jelas ada (pemangkasan), 83 persen dipotong oleh pemerintah pusat secara langsung untuk pembangunan gerai (Koperasi Desa Merah Putih) yang dicicil selama 6 tahun," kata Puryono, Senin (16/2/2026).

Dari pemangkasan tersebut besaran DD di Trenggalek rata-rata Rp 200.000.000 sampai Rp 375.000.000 per desa.

Baca juga: Jam Kerja ASN Pemkot Blitar Berkurang 5 Jam dalam Seminggu Selama Ramadan

DD tersebut telah diprioritaskan untuk program-program wajib dari pemerintah pusat yang dibiayai dengan dana desa.

"Contohnya ketahanan tangan pangan, kemudian program-program stunting, BLT-DD, yang persentasenya di situ sudah ada," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi menuturkan pengukuhan pengurus DPC PKDI hampir merata di kabupaten/kota di Jawa Timur, terdekat DPC PKDI Pacitan juga akan dikukuhkan.

"Kita pertegas bahwa PKDI itu murni organisasi sosial. Tidak ada hubungannya dengan politik. Tapi kalau ada teman-teman yang sudah komunikasi dengan partai politik kita tidak melarang, itu juga penting," ucap Syaifullah.

Kepala Desa Pangkahwetan, Kecamatan Pangkahwetan, Kabupaten Gresik tersebut menegaskan PKDI dibentuk untuk mengembalikan marwah desa lewat sebuah organisasi persaudaraan.

"Yang kita tonjolkan adalah persaudaraan. Bahwa kita meskipun beda kabupaten, tapi tetap satu wadah persaudaraan," jelasnya.

Yang lebih penting, PKDI harus tegak lurus pada pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.

Menurutnya pemerintah kabupaten hingga pusat mempunyai tujuan yang sama dengan kepala desa yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. 

"Untuk itu kita punya kewajiban untuk membantu program prioritas baik pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat," kata Syaifullah.

(Sofyan Arif Candra/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik