POLEMIK Penutupan TPA Suwung, Forum Swakelola Sampah Bali Mesadu ke Wapres Gibran
Anak Agung Seri Kusniarti February 16, 2026 11:34 PM

TRIBUN-BALI.COM — Forum Swakelola Sampah Bali menyampaikan aspirasi ke Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka pada saat agenda makan siang  di Warung Sari Manis, Denpasar, Jumat (13/2).

Ketua Forum Swakelola Sampah Bali, I Wayan Suarta menyampaikan, aspirasi langsung dan menekankan agar rencana penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung, Kota Denpasar ditunda. 

“Hal ini dikarenakan infrastruktur teknologi pengolahan sampah di wilayah Denpasar dan Badung dinilai belum sepenuhnya siap untuk menampung beban sampah jika TPA Suwung segera ditutup,” jelasnya, Sabtu (14/2). 

Forum juga menyoroti perlunya koordinasi lintas Kementerian (terutama KLH) untuk memastikan transisi ke pengelolaan modern tidak terburu-buru.

Baca juga: LOMBA Ngerujak Pimpinan OPD, Serangkaian HUT ke-238 Kota Denpasar Berjalan Seru

Baca juga: MINTA Maaf ke Presiden Prabowo & Mensos, Jaya Negara Sebut Tak Ada Niat Beri Pernyataan Menyesatkan!

Forum Swakelola Sampah Bali sampaikan aspirasi ke Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka pada saat agenda makan siang  di Warung Sari Manis, Denpasar, Jumat 13 Februari 2026. Insinerator Ditutup Perberat TPA Suwung Bali, Forum Swakelola Sampah Sampaikan Aspirasi ke Wapres
Forum Swakelola Sampah Bali sampaikan aspirasi ke Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka pada saat agenda makan siang di Warung Sari Manis, Denpasar, Jumat 13 Februari 2026. Insinerator Ditutup Perberat TPA Suwung Bali, Forum Swakelola Sampah Sampaikan Aspirasi ke Wapres (Istimewa)

Saat ini, alat pengolah berkapasitas 600 ton per hari baru disiapkan untuk bulan November, sementara solusi jangka panjang seperti Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)  baru diproyeksikan siap dalam dua tahun ke depan.

“Forum sekaligus menyuarakan keresahan masyarakat, HOREKA dan penggiat sampah mengenai potensi krisis sampah yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan kenyamanan wisatawan serta menurunkan citra Bali sebagai destinasi dunia yang bersih dan nyaman,” kata dia. 

Suarta mengatakan aspirasi tersebut langsung diterima Wapres Gibran, di mana sebelumnya ia telah bersurat kepada Presiden serta jajarannya untuk penundaan penutupan TPA Suwung pada 1 Maret 2026. Selain itu ia juga menyoroti pelarangan penggunaan insinerator yang makin memberatkan TPA.

“Apalagi kemarin kita juga sama-sama mendengar bahwa ada beberapa insinerator itu yang sudah dibeli dan sudah sempat dioperasionalkan. Itu dilarang sama Pak Menteri dan itu kan menambah beban lagi TPA-nya. Jadi semestinya bisa diselesaikan di sumbernya sekian persen. Nah, sekarang full jadinya harus dibuang ke TPA,” terangnya. 

Dengan adanya hal tersebut, tentu saja TPA Suwung masih sangat-sangat dibutuhkan keberadaanya. Ia juga mengatakan respon Wapres Gibran juga sama yakni mempertanyakan sampah akan dibuang ke mana? “Beliau (wapres) kaget juga. Ini tanggal 1 Maret ini, kalau sesuai memang betul-betul itu dari instruksi dari Pak Menteri bahwa itu mau ditutup, kalau ditutup, mau dibawa ke mana sampahnya? Beliaunya bilang begitu. Kita sampaikan itu. Loh kalau ditutup, terus sampahnya mau dibawa ke mana?” katanya. 

Maka dari itu, Forum Swakelola Sampah Bali berharap tercipta sinergi agar Bali bisa mengelola limbah secara mandiri, profesional, dan menjadi pionir provinsi ramah lingkungan di Indonesia.

Sementara itu, secara terpisah Bali Tourism Board (BTB) menyampaikan beberapa usulan terkait penanganan sampah.  Ketua BTB, Ida Bagus Agung Partha Adnyana atau Gus Agung mengatakan Bali Tourism Board atau GIPI Bali (BTB/GIPI Bali) bersama 32 asosiasi pariwisata Bali telah meminta pemerintah pusat menetapkan masa transisi pengelolaan sampah sebelum TPA Suwung ditutup sepenuhnya.

“BTB/GIPI Bali menegaskan mendukung kebijakan nasional penghentian praktik open dumping. Namun, menurut BTB/GIPI Bali, penutupan tanpa fasilitas pengganti yang siap beroperasi berisiko menimbulkan penumpukan sampah yang berdampak pada kesehatan masyarakat, citra pariwisata nasional, dan stabilitas ekonomi daerah,” jelas Gus Agung, Sabtu (14/2). 

BTB mengusulan beberapa hal yaitu, pertama masa transisi terukur sampai fasilitas pengolahan baru beroperasi optimal. Kedua, sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah, ketiga pendampingan teknis dari pemerintah pusat, dan keempat, pendekatan hulu–tengah–hilir berjalan paralel agar tidak terjadi krisis lingkungan.

“BTB/GIPI Bali menegaskan permohonan ini bukan untuk menunda agenda lingkungan nasional, melainkan memastikan implementasi berjalan realistis menjaga lingkungan sekaligus keberlanjutan pariwisata Indonesia,” tandasnya. (sar)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.