Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lampung, Jumat (20/2). 

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyebutkan, kunker tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan perencanaan dan implementasi kegiatan usaha hulu migas, khususnya rencana survei seismik 2D oleh PT Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.

Menurut Putri, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menuju swasembada energi nasional melalui peningkatan lifting minyak dan gas bumi. 

“Sebelumnya pada akhir Januari 2026, Komisi XII DPR RI telah melaksanakan rapat kerja bersama Menteri ESDM dan menegaskan pentingnya menuju swasembada energi, salah satunya melalui peningkatan lifting migas. Survei seismik 2D ini menjadi langkah konkret karena eksplorasi hari ini menentukan kemampuan produksi pada tahun-tahun mendatang,” kata Putri.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan Satgas Migas dalam rapat dengar pendapat pada 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer. Namun hingga Januari 2026, realisasinya masih nol kilometer.

Sementara itu, rencana survei seismik 2D di Lampung dan Sumatera Selatan memiliki panjang lintasan sekitar 688,5 kilometer atau sekitar 17,7 persen dari target nasional.

“Artinya program ini cukup signifikan karena hampir 20 persen dari target survei seismik nasional tahun 2026,” kata dia.

Survei seismik 2D tersebut direncanakan melintasi lima kabupaten di Provinsi Lampung, yakni Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, serta dua kabupaten di Sumatera Selatan.

Kegiatan ini akan menjangkau sekitar 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan mulai Desember 2025 hingga Agustus 2026.

Putri menegaskan, survei seismik 2D merupakan tahapan penting dalam eksplorasi migas karena menjadi dasar pemetaan struktur geologi bawah permukaan sebelum dilakukan pengeboran.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI ingin memastikan sejumlah aspek strategis, di antaranya kesiapan teknis dan operasional pelaksanaan survei, dukungan regulasi dan perizinan, serta koordinasi pengendalian kegiatan oleh SKK Migas.

Selain itu, DPR juga menyoroti target eksplorasi lanjutan, termasuk rencana pengeboran apabila hasil survei menunjukkan potensi ekonomis, serta skema pembiayaan dan strategi menjaga iklim investasi di daerah.

Komisi XII juga menekankan pentingnya mitigasi risiko sosial dan lingkungan mengingat cakupan wilayah survei yang cukup luas.

“Kegiatan ini harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, menjunjung keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghormati hak dan kearifan lokal masyarakat. Sosialisasi harus dilakukan secara sistematis dan transparan agar tidak menimbulkan resistensi di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan survei dan eksplorasi migas saat ini akan menentukan keberlanjutan produksi energi nasional dalam 5 hingga 15 tahun ke depan.

“Jika tahapan survei dan eksplorasi tidak dijaga konsistensinya, maka target peningkatan produksi dan penguatan ketahanan energi nasional akan sulit tercapai,” kata Putri.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)