TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Persoalan banjir dan infrastruktur masih menjadi tantangan serius yang harus segera dituntaskan Pemerintah Kota Medan.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis berbasis evaluasi pengalaman lapangan untuk meminimalisir dampak bencana.
Rico Waas menjelaskan bahwa saat cuaca ekstrem melanda, seperti hujan dengan intensitas tinggi, dirinya langsung melakukan koordinasi cepat dengan perangkat daerah terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kami wajib menyiapkan sistemnya. Kita memantau kondisi cuaca yang terjadi, lalu bagaimana evakuasi yang perlu dilakukan bila terjadi banjir dan ke mana warga harus dievakuasi, itu semua sudah ada sistemnya,” ujar Rico, Jumat (20/2/2026)
Ia mengungkapkan, salah satu langkah antisipasi yang dilakukan adalah memantau kondisi cuaca di wilayah pegunungan untuk memprediksi debit air yang akan turun ke Kota Medan. Selain itu, perubahan warna air sungai juga dijadikan alarm awal untuk mendeteksi potensi banjir kiriman.
Tak hanya itu, laporan real-time dari setiap kecamatan terus dikumpulkan guna memastikan titik kenaikan air serta keamanan proses evakuasi warga.
Menurut Rico, penanganan banjir juga telah masuk dalam perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta program di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK).
Namun, pengerjaannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan skala prioritas.
Sejumlah wilayah di Medan bagian utara menjadi fokus perhatian, di antaranya Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Deli.
“Tentunya pengerjaan dilakukan secara bertahap merujuk pada integrasi penanganan perbaikan parit tersumbat yang sering menjadi pemicu terjadinya banjir lokal,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai penyebab dominan banjir, Rico menyebut persoalan tersebut merupakan akumulasi berbagai faktor, mulai dari pendangkalan sungai yang membutuhkan normalisasi, tumpukan sampah yang menghambat aliran air, hingga kebutuhan pelebaran kapasitas sungai agar mampu menampung debit air yang terus meningkat.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi. Meski kewenangan penanganan sungai berada di bawah pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemko Medan tetap mendorong kolaborasi untuk menghadirkan solusi permanen.
“Walaupun secara regulasi berada di bawah wewenang pemerintah pusat, kami terus mendorong komitmen bersama demi mencari solusi permanen mengatasi persoalan banjir ini,” tegasnya.
Rico memastikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan dilibatkan dalam proses mitigasi bencana. Ia meminta setiap wilayah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas guna meningkatkan kewaspadaan.
“Jadi bila terjadi lagi bencana, kita sudah siap. Termasuk yang ada di kewilayahan harus memiliki standar SOP,” pungkasnya.
(Dyk/Tribun-Medan.com)
