SRIPOKU.COM,  PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus mematangkan persiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang dijadwalkan mulai pada Juni 2026 mendatang. 

Terbaru, Pemkot melirik lahan milik Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) seluas 6,9 hektare sebagai alternatif lokasi pembangunan.

Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi meskipun sebelumnya Pemkot telah mendapatkan lampu hijau terkait pinjam pakai lahan seluas 28 hektare milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di wilayah Kalidoni.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi di Mako Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH), Jumat (20/2/2026).

Walikota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pembangunan sekolah rakyat permanen ini membutuhkan lahan. 

"Pemkot Palembang memiliki keterbatasan aset, namun dari diskusi tadi, pihak Lanud memiliki lahan yang sangat representatif seluas 6,9 hektare. Kami sangat mengapresiasi Pak Danlanud karena kita sedang dikejar waktu untuk membangun Sekolah Rakyat Permanen," kata Ratu Dewa.

Dewa berharap agar proses administrasi lahan ini cepat selesai. Sehingga, pembangunan bisa dilaksanakan Juni 2026.

Sementara Danlanud Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba menegaskan dukungannya untuk pembangunan ini, dengan skema administrasi yang paling memungkinkan.

"Lahan yang disiapkan dipastikan "clear and clean" (sudah bersertifikat)," jelas dia

Namun, lanjut Zulfikri, mengingat proses hibah memerlukan waktu lama, tahap awal pembangunan akan menggunakan skema pinjam pakai agar pembangunan tidak terhambat.

"Pihak Lanud akan segera berkoordinasi dengan Mabes TNI AU untuk mematangkan proses administrasi," jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, menjelaskan sekolah ini akan menjadi tumpuan bagi masyarakat yang berada di kategori ekonomi Desil 1 dan Desil 2 (miskin ekstrem).

"Nanti gedungnya bisa menampung kurang lebih 1.000 siswa (SD, SMP, dan SMA)," ujarnya.

Selain itu, sambung dia, seluruh biaya pendidikan hingga seragam akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Untuk rekrutmen siswa harus dipastikan tepat sasaran. Karena ini untuk warga tidak mampu, sehingga terancam putus sekolah karena masalah biaya," tukasnya. 

Sekedar informasi,  Pemkot Palembang sebelumnya memastikan akan menggunakan aset milik Pemprov Sumsel, yang berlokasi di Kalidoni dengan luasan mencapai 28 Hektare (Ha). 

Hal ini diungkapkan Walikota Palembang, Ratu Dewa setelah pertemuannya dengan Gubernur Sumsel Herman Deru beberapa waktu. Jika lahan merupakan aset yang dipinjamkan dari Gubernur Sumsel.

"Sekolah Rakyat kita kesulitan soal aset, Alhamdulillah kemarin pak Gubernur meminjamkan salah satu asetnya sebanyak 28 hektar di dekat intirub Kecamatan Kalioni," kata Ratu Dewa.

Ia menjelaskan, jika pembangunan sekolah  rakyat di Palembang hanya masalah teknis, dan diharapkan bisa segera selesai dan terealisasi pembangunannya.

"Ini progresnya kita tinggal kendala teknis saja. Karena kemarin kita ingin memanfaatkan lahan di Karya Jaya Kecamatan Kertapati," paparnya.

Dijelaskan Dewa, dengan luasan lahan tersebut, Sekolah Rakyat Palembang akan memiliki kapasitas daya tampung hingga 1000 siswa.

"Ini untuk semua tingkatan, yaitu SD, SMP dan SMA," pungkasnya.