SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wakil Gubernur Cik Ujang (HDCU), Pemerintah Provinsi Sumsel mencatatkan rapor positif dengan melampaui mayoritas target makro tahun 2025. 

Salah satu capaian paling krusial adalah keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga menyentuh satu digit.

"Di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wagub Cik Ujang, angka kemiskinan di Sumsel berhasil turun ke satu digit, mencapai 9,85 persen," Plt Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Dody Eko Prasetyo saat menerima audiensi tim Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post di Kantor Bappeda Sumsel, Jumat (20/2/2026). 

Menurutnya, ini merupakan capaian bersejarah di Sumsel angka kemiskinan di satu digit. Kalau sebelumnya sasaran mikro ini ada lima indikator sekarang ada delapan indikator. 

Pertama, laju pertumbuhan ekonomi.  Pertumbuhan ekonomi di Sumsel tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Sumsel pada 2025 mencapai 5,35 persen melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,11 persen.

Kedua, PDRB per Kapita, dari target  Rp 80,77 juta sampai 80,89 juta capainnya Rp 81,50 juta, melampaui capaian 2024 sebesar Rp 75,13 juta.

Ketiga penurunan tingkat kemiskinan, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 9,85 persen, lebih baik dari tahun 2024 yang mencapai 10,97 persen. Keempat, gini ratio pada 2025 mencapai 0,298 sedangkan. 

Kelima, indek modal manusia sebesar 0,52 atau yang dulu dikenal
indeks pembangunan manusia (IPM), yang berada pada angka 74,76.

Keenam penurunan gas emisi rumah kaca kumulatif, atau penurunan emisi gas rumah kaca tahunan data lengkapnya belum masuk 

Katuju, IKLH daerah sebesar 75,15  pada 2025 atau naik dari 2024 yang sebesar 72,69. Kedelapan, tingkat pengangguran terbuka pada 3,59 persen atau turun dari 2024 yang mencapai 3,86 persen. 

Sementara itu kalau dilihat capaian kinerja berdasarkan misi HDCU, capaian kinerja di Pemprov Sumsel juga terbagi dalam beberapa misi strategis yang menunjukkan hasil yang menggembirakan seperti dari kualitas SDM , Indeks Modal Manusia mencapai 0,52.

Lalu, kemantapan jalan provinsi terjaga di level 91,71 persen. Dari sisi ketahanan pangan dan energi Sumsel terus memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan dengan Indeks Ketahanan Pangan di angka 79,31 dari target 77,52 persen.

Rasio elektrifikasi pun hampir mencapai angka sempurna, yakni 99,99 persen. 

Kemudian dari tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi menunjukkan kemajuan dengan predikat BB (78,1) untuk Indeks Reformasi Birokrasi dan keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK atas laporan keuangan daerah.

Di bawah komando HDCU, stabilitas sosial di Sumatera Selatan tetap kondusif. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melampaui target dengan skor 82,71, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) mencapai 79,88.

Dari sisi lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah mencatatkan angka 75,15, jauh melampaui target 68,19.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Sumsel tetap berjalan selaras dengan upaya pelestarian alam dan mitigasi perubahan iklim.

"Artinya dalam satu tahun ke pemimpin HDCU hampir semuanya tercapai, kecuali item data yang belum rilis  dan masih menunggu data stakeholder terkait," katanya

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kondisi keuangan daerah diperkirakan menghadapi tekanan hingga akhir 2026. APBD diproyeksikan mengalami defisit sehingga pemerintah perlu melakukan penajaman prioritas program.

Sebagai langkah antisipatif, DPRD tengah membentuk tim optimalisasi pendapatan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu fokusnya adalah peningkatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Dari sekitar 4 juta kendaraan terdaftar, baru sekitar 1 juta kendaraan yang membayar pajak. Tingkat kepatuhan ditargetkan meningkat dari 25 persen menjadi 50 persen. Evaluasi menunjukkan kendaraan roda empat cenderung memiliki tingkat kepatuhan lebih rendah dibandingkan roda dua," ungkapnya. 

Selain PKB, optimalisasi juga akan dilakukan melalui retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya.

Opsi lainnya melakukan pinjam ke bank daerah, namun direncanakan bukan pada 2026, melainkan pada 2027.

Dengan berbagai capaian tersebut, satu tahun kepemimpinan HDCU dinilai menunjukkan kinerja yang solid, meski tantangan fiskal tetap menjadi perhatian utama ke depan.