TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah sorotan publik terhadap dugaan teror yang dialami Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, pernyataan tegas justru datang dari Menteri Hak Asasi Manusia.

Natalius Pigai tidak hanya membahas isu keamanan aktivis mahasiswa, tetapi juga menarik garis tebal soal posisi pemerintah terhadap program-program sosial strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Pernyataan itu disampaikan Pigai saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai teror yang dialami Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Baca juga: Kekayaan Wakil Kepala BGN yang Ribut dengan Ketua BEM UGM, Sony Sonjaya Belum Perbarui LHKPN

Program Sosial Pemerintah Disebut Sejalan dengan HAM

Dalam pandangan Pigai, berbagai program unggulan pemerintah justru merupakan pengejawantahan nilai-nilai hak asasi manusia.

Ia menilai negara sedang menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin hak dasar warga.

“Dalam konteks HAM, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan, adalah sejalan, seirama, sesuai dengan HAM,” kata Pigai.

Menurutnya, rangkaian program tersebut bukan sekadar kebijakan politik, melainkan wujud nyata perlindungan hak hidup, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.

Pigai: Menolak MBG Sama dengan Menentang HAM

Pigai kemudian menyampaikan pernyataan yang paling menyita perhatian publik. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang berupaya meniadakan program-program tersebut justru berada pada posisi berseberangan dengan prinsip HAM.

“Maka orang yang mau meniadakan Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, pendidikan gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, adalah orang yang menentang HAM. Orang yang menentang,” tambah dia lagi.

Meski demikian, Pigai menekankan bahwa kritik tetap diperbolehkan selama bertujuan memperbaiki kualitas layanan, bukan menghapus hak dasar masyarakat.

MBG Disebut Selaras dengan Agenda PBB dan UNICEF

Lebih jauh, Pigai menyebut program MBG tidak berdiri sendiri, melainkan selaras dengan agenda global yang selama ini didorong oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk rekomendasi dari UNICEF terkait pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak.

Menurutnya, menjadi tidak relevan apabila ada pihak yang justru meminta penghentian program yang sejalan dengan komitmen internasional tersebut.

Baca juga: Natalius Pigai Bantah Ikut Campur Soal Teror Ketua BEM UGM: Bukan Pemerintah Pelakunya!

Amanat Rakyat dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pigai menambahkan bahwa pelaksanaan program-program sosial tersebut merupakan mandat rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mandat itu, kata dia, juga sejalan dengan komitmen Indonesia di mata dunia.

Dalam nada keras, Pigai menyayangkan apabila program-program tersebut dipolitisasi.

“Maaf ya, ketika program-program yang baik ini diarahkan dengan Pemilu, maka menurut saya itu menentang orang kecil. Itu orang jahat. Orang yang tidak punya nurani.

Orang yang tidak punya hati bagi orang kecil yang di depan mata orang miskin,” ujar Pigai.

Kritik BEM UGM terhadap MBG di Masa Lalu

Sebelumnya, program MBG memang sempat menuai kritik dari BEM UGM. Aksi simbolik digelar di kampus Universitas Gadjah Mada, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 24 September 2025.

Dalam aksi tersebut, BEM UGM menghadirkan seekor sapi dengan kepala ditempeli foto Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk kritik satir terhadap MBG.

Mereka menilai program tersebut menimbulkan ribuan kasus keracunan serta berpotensi melanggar hak anak atas pendidikan, termasuk dari sisi alokasi anggaran.

Baca juga: Jawaban Berkelas Tiyo Ketua BEM UGM Usai Dihina Wakil Kepala BGN: Monyet Tidak Pernah Korupsi

Teror terhadap Ketua BEM UGM Jadi Sorotan Serius

Belakangan, situasi semakin memanas setelah Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mengaku mengalami teror usai menyuarakan persoalan tewasnya seorang siswa sekolah di Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Teror tersebut disebut berlangsung selama 9–11 Februari 2026, dengan bentuk yang beragam, mulai dari ancaman, penguntitan, hingga pemotretan oleh pihak tak dikenal.

Salah satu ancaman paling serius adalah pesan dari nomor asing yang mengancam akan menculik dirinya.

Bahkan, menurut Tiyo, teror juga menyasar ibundanya. Sang ibu menerima dua pesan tengah malam yang menuduh Tiyo menggelapkan uang.

Di tengah pusaran kritik kebijakan, ancaman keamanan, dan perdebatan soal HAM, pernyataan Pigai menjadi penanda keras sikap pemerintah: kritik boleh disampaikan, tetapi hak dasar masyarakat tidak boleh dipertaruhkan.

***

(TribunTrends/Kompas)