POS-KUPANG.COM – Seperti pungguk merindukan bulan, penantian panjang masyarakat terhadap Rekrutmen CPNS 2026 tak kunjung berbuah kepastian.
Akibatnya, spekulasi tentang Rekrutmen CPNS 2026 semakin liar.
Hal itu lantaran hingga kini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( KemenPAN-RB ) maupun Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) belum secara tegas mengatakan apakah Rekrutmen CNS 2026 ada atau tidak ada.
Berbagai spekulasi itu muncul di media sosial maupun media-media online yang berpotensi hoaks dan menjerat korban masyarakat umum.
Kejelasan informasi Rekrutmen CPNS dari Pemerintah menjadi penting di tengah ekspektasi masyarakat untuk bisa menjadi abdi negara setelah pada tahun 2025, Pemerintah tak menyelenggarakan penerimaan CPNS maupun PPPK.
Baca juga: Pertanda Baik, KemenPAN-RB Mulai Menghitung Kebutuhan dan Formasi CPNS 2026
Dalam Pernyataan Terbaru MenPAn RB Rini Widyantini dan Kepala BKN, Zudan Arif yang terkesan menggantung, membuka ruang spekulasi itu.
Rini maupun Zudah Arif mengatakan sedang menghitung kebutuhan dan Formasi ASN, namun tidak secara tegas mengatakan apakah kebutuhan dan Formasi CPNS 2026.
Rini Widyantini menyebut hingga saat ini masih melakukan perhitungan terkait dengan kebutuhan secara menyeluruh.
Rekrutmen CPNS menurut Rini Widyantini harus dengan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari kebutuhan pengganti aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun hingga dukungan terhadap program prioritas Presiden.
“Pegawai ASN ke depannya, dan saya juga komunikasi dengan Kementerian Keuangan, tentunya kita harus mengisi PNS yang pensiun dan tentu saja kami harus menghitung CPNS itu untuk bisa mendukung Asta Cita Bapak Presiden, kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Dan tentunya kita harus melihat jumlah kompetensi dan sebagainya,” ujar Rini saat ditemui di Kantornya, Rabu (11/2).
Rini menegaskan, perencanaan formasi CPNS 2026 tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
Alasannya, Pemerintah ingin memastikan rekrutmen benar-benar berbasis kebutuhan riil dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
Baca juga: Bocoran Terbaru Seleksi CPNS 2026 dari MenPAN RB, Ada Sinyal Positif Untuk Fresh Graduate
“Jadi mohon waktu, mungkin kita harus betul-betul menghitung. Dan tentunya saya juga concern bahwa memang para fresh graduate juga harus diberikan kesempatan,” kata Rini tanpa menjelaskan apakah perhitungan kebutuhan ASN yang dimaksud untuk Rekrutmen Tahun 2026.
Rini hanya menekankan bahwa kesempatan bagi lulusan baru tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang spesifik di tiap instansi dan wilayah. Terlebih, saat ini sejumlah kementerian/lembaga tengah mengalami penyesuaian struktur organisasi.
Di sisi lain, Rini mengatakan, potensi formasi akan disesuaikan dengan kompetensi guna mempercepat pencapaian program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Ini kan kemarin baru terjadi perubahan organisasi. Sehingga saya juga harus menunggu kebutuhan dari instansi pemerintah seperti apa," ujar Rini.
Kompetensi yang dibutuhkan untuk pencapaian prioritas Presiden Prabowo di setiap wilayah juga akan masuk dalam perhitungannya.
"Disesuaikan dengan bagaimana cara pencapaian, kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk pencapaian prioritas Bapak Presiden, termasuk juga dengan kompetensi-kompetensi yang ada di setiap wilayah,” tukasnya.
Baca juga: Info Penting CPNS 2026: Ini Prediksi Formasi untuk Lulusan S1 Lengkap dengan Syarat Pendaftarannya
Kementerian Keuangan Siapkan Rekrutmen
Selain arah kebijakan nasional, kepastian rekrutmen juga terlihat dari rencana strategis instansi pusat. Salah satu yang paling siap adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Rencana penambahan pegawai ini tertuang secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2025-2029. Dalam aturan tersebut, Kemenkeu tidak hanya mengandalkan jalur CPNS umum, tetapi juga memaksimalkan rekrutmen melalui Sekolah Kedinasan (PKN STAN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bahkan, Kemenkeu tengah mengkaji penerapan sistem rekrutmen ASN yang lebih fleksibel guna menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dinamis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkapkan bahwa pihaknya akan membuka pendaftaran CPNS 2026.
Namun, pendaftarannya terbatas atau hanya terbuka pada lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dan sekolah menengah atas (SMA).
Hal ini dikarenakan Kemenkeu telah membuka pendaftaran CPNS untuk jalur umum pada rekrutmen sebelumnya.
Kemenkeu sendiri berencana menyerap 279 lulusan STAN pada pendaftaran CPNS tahun depan.
Bahkan, Kemenkeu juga akan membuka lowongan bagi 300 pekerja lulusan SMA di seluruh Indonesia sebagai petugas lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Membuka Pendaftaran
Kepala BRIN, Arif Satria telah memberikan sinyal bahwa lembaganya akan membuka pendaftaran CPNS 2026 dengan formasi periset sebagai siasat atas minimnya jumlah periset di Indonesia.
Beberapa bidang yang diprioritaskan diantaranya,
- pemuliaan tanaman,
- nanoteknologi,
- genomics,
- antariksa,
- sains material,
- dan bidang teknologi keberlanjutan.
Menurutnya, jumlah periset Indonesia saat ini sendiri masih berada di angka 300 orang per satu juta penduduk.
Hal ini jauh berbeda dengan kondisi di negara maju, yang memiliki sekitar 4.000 periset per satu juta penduduk.
Formasi CPNS 2026
Formasi-formasi yang diprioritaskan kemungkinan besar akan mencakup sektor-sektor strategis yang menjadi fokus pembangunan nasional. Ini termasuk:
- Tenaga Pendidikan:
Formasi guru untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- Tenaga Kesehatan:
Dokter, perawat, apoteker, dan tenaga medis lainnya.
- Tenaga Teknis:
Formasi ini akan mencakup berbagai posisi yang dibutuhkan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk di bidang teknologi informasi, analisis kebijakan, dan pelayanan publik.
Selain itu, ada harapan besar pendaftaran CPNS 2026 bagi lulusan SMA SMK.
Diharapkan pemerintah melalui BKN juga akan mengakomodasi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk lulusan SMA/SMK.
Formasi CPNS untuk lulusan SMA SMK biasanya tersedia di instansi yang membutuhkan tenaga pelaksana, seperti di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atau Kejaksaan. (*)