Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengajukan tambahan anggaran revitalisasi sebanyak 60 ribu gedung sekolah yang mengalami kerusakan pada tahun 2026.
"Revitalisasi itu merupakan bagian dari program prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penguatan mutu pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana," katanya saat meresmikan revitalisasi satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Balung di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.
Pada tahun 2025, pemerintah telah menyelesaikan revitalisasi sekolah sebanyak 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan capaian 100 persen.
Hal itu adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia belajar di ruang yang layak dan bermutu. "Tahun 2026 proses revitalisasi terus berjalan," tuturnya.
Menurut dia, saat ini sudah ada sekitar 11.470 satuan pendidikan yang dialokasikan dalam APBN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang mengajukan tambahan anggaran untuk 60.000 satuan pendidikan lagi.
Apabila tambahan tersebut disetujui, maka pada tahun 2026 pemerintah menargetkan revitalisasi lebih dari 71.000 satuan pendidikan secara nasional.
"Saya berharap, sebelum tahun 2029, seluruh sekolah di Indonesia dapat tersentuh program revitalisasi secara bertahap," katanya.
Ia menjelaskan, program revitalisasi tahun 2026 akan dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh masing-masing sekolah dan berdasarkan hasil penelitian kementerian sehingga pendekatan itu tidak hanya mempercepat perbaikan fisik bangunan sekolah.
Program itu juga menyerap tenaga kerja lokal serta menggerakkan ekonomi daerah. "Material pembangunan diutamakan berasal dari toko-toko setempat dan tenaga kerja melibatkan masyarakat sekitar," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan refleksi mendalam mengenai kondisi pendidikan di kabupaten setempat.
Dia mengungkapkan bahwa Jember merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Jawa Timur dan memiliki tantangan besar dalam angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang tertinggi di provinsi tersebut.
Pada awal masa jabatannya, data menunjukkan terdapat 1.532 gedung sekolah dengan kondisi rusak berat di Kabupaten Jember dan jumlah tersebut belum termasuk kategori rusak ringan dan sedang.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mengandalkan APBD.
Pihaknya melihat pendidikan sebagai jalan panjang untuk memutus rantai kemiskinan sehingga ia datang ke Jakarta untuk menyampaikan kondisi sebenarnya.
Pihaknya membenahi data Dapodik agar apa adanya, jika rusak dilaporkan rusak. "Jika tidak memiliki fasilitas, jangan dipaksakan. Kejujuran data menjadi kunci," katanya.
Langkah pembenahan data tersebut berbuah hasil karena pada tahun 2025 tercatat Kabupaten Jember memperoleh alokasi revitalisasi terbesar dalam sejarahnya dengan 124 sekolah mendapatkan bantuan perbaikan.
"Tahun 2026, Pemkab Jember kembali mengajukan lebih dari 300 sekolah yang masih dalam kategori rusak berat agar dapat masuk dalam program revitalisasi lanjutan," katanya.
Bupati Jember menyampaikan harapannya agar dukungan pemerintah pusat terus mengalir demi percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan.
Program itu bukan sekadar memperbaiki gedung, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi daerah. "Pemerintah tidak pernah mengabaikan kualitas pendidikan,” ujarnya.
