TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menegaskan minuman keras menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat.

Hal tersebut ditegaskannya dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Pendopo Bupati Kabupaten Wonosobo, Senin (23/2/2026).

Baca juga: Bupati Wonosobo Targetkan Ramadan Zero Petasan, Bakal Rutin Operasi

Menurutnya, konsumsi alkohol kerap menjadi pemicu tindakan negatif, terutama pada momentum kegiatan masyarakat di malam hari selama Ramadan.

“Ya miras, miras juga pemicu,” sebutnya.

Ia menjelaskan, potensi konflik bisa muncul dalam kegiatan yang seharusnya bernuansa religius, seperti takbir keliling, apabila disalahgunakan oleh pihak tertentu.

“Kadang ada orang memanfaatkan kesempatan, menodai bulan yang penuh barokah ini, sehingga terjadi perkelahian satu sama yang lain,” terangnya.

Selain itu, aktivitas nongkrong hingga mabuk-mabukan di jalanan juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena dapat mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat yang menjalankan ibadah.

Karena itu, pemerintah menegaskan akan melakukan penertiban secara tegas terhadap peredaran minuman keras selama Ramadan.

“Hal ini menjadi konsen kami juga, sehingga di rakor kami tegaskan, nanti juga akan kita operasi peredaran minuman keras di Wonosobo,” ungkapnya.

Terkait tempat hiburan malam, pemerintah daerah tidak sepenuhnya melarang operasional, namun memberikan pembatasan waktu dan aturan ketat, khususnya terkait larangan penjualan minuman keras.

“Hiburan malam kita beri kesempatan untuk buka di atas jam 22.00-00.00, tapi jangan ada minuman keras,” tegasnya.

Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk keseimbangan antara aktivitas ekonomi pelaku usaha dan kebutuhan menjaga ketertiban masyarakat selama Ramadan.

Namun demikian, pemerintah menegaskan akan melakukan tindakan apabila ditemukan pelanggaran.

Baca juga: Bupati Afif Pastikan Pasokan Pangan di Wonosobo Terkendali Selama Ramadan

“Tapi kalau nanti ini ada yang jualan minuman keras ya kita operasi,” sebutnya.

Melalui koordinasi lintas sektor bersama aparat keamanan dan instansi terkait, pemerintah daerah akan melakukan pengawasan rutin selama Ramadan. 

Langkah ini bertujuan menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah. (ima)