Beasiswa LPDP tengah menuai kontroversi akibat ucapan kontroversial dari alumni berinisial DS. Berbuntut panjang, publik mulai memberikan kritik pada beasiswa tersebut.
Salah satu kritik datang dari Sekjen Partai Golkar MSarmuji.Sarmuji menilai persyaratanLPDP membutuhkan evaluasi lantaran syarat-syarat pendaftaran hanya bisa dipenuhi oleh orang kaya.
"Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja," kata Ketua fraksi partai Golkar DPR RI, Sarmuji dalam detikNews, Senin (23/2/2026).
Sarmuji mencontohkan syarat TOEFL atau kemampuan bahasa Inggris dalam pendaftaran LPDP. Menurutnya, syarat tersebut lebih menguntungkan orang kaya karena bisa membeli fasilitas pendidikan dan tes bahasa Inggris yang baik kepada anak-anaknya.
"Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya," tutur Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.
Standar Akademik dan Bahasa Asing Dipengaruhi Latar Belakang Ekonomi
Sejken Golkar itu mengatakan standar akademik dan bahasa asing sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi seseorang. Anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses yang lebih besar atas syarat tersebut.
"Orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Orang kaya yang bisa mengursuskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin tidak bisa. Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol. Tidak bisa," ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sarmuji mengatakan banyak kelompok yang tak bisa memenuhi syarat LPDP saat ini karena keterbatasan struktural.
Menurutnya, syarat beasiswaLPDP harus mengutamakan kemampuan akademik. Kemudian kemampuan bahasa di negara tujuan bisa ditingkatkan seiring proses belajar.
"Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja," katanya.
Sarmuji berharap polemik yang berkembang saat ini tidak berhenti pada kecaman personal. Dia mengatakan hal ini harus menjadi momentum perubahan LPDP.
"Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik," ujar Sarmuji.
