TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta pembenahan sistem pengawasan dan transparansi transaksi usaha perhotelan. 

Hal itu diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung sementara DPRD Makassar, Jl Hertasning, Senin (23/2/2026).

RDP itu menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak (sidak) serta mencocokkan temuan lapangan dengan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.

Terdapat dua Hotel yang menjadi sorotan yakni Hotel Claro dan Lint terkait tunggakan pajak.

​Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, mengatakan pemanggilan para pelaku usaha dilakukan untuk menertibkan administrasi dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Tindak lanjut dari sidak kemarin, kami mendapatkan temuan-temuan di lapangan yang kami cocokkan dengan laporan dari Bapenda," katanya usai RDP.

​Ismail mengaku, pihak hotel wajib menyelesaikan kewajibannya, termasuk tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tercatat belum diselesaikan sejak tahun 2019 hingga saat ini.

Baca juga: DPRD Makassar Minta Camat Lebih Humanis Tata PKL dan Serius Benahi Sampah

​Selain persoalan PBB, Komisi B juga memberikan catatan khusus kepada Swiss-Belhotel Pantai. 

Berbeda dengan dua hotel sebelumnya, pemanggilan Swiss-Belhotel Pantai lebih difokuskan pada persoalan Minuman Beralkohol (Minol). 

Dewan juga merekomendasikan pemasangan 'infus' (alat perekam transaksi/tapping box) secara ketat untuk memantau transaksi yang ada di hotel.

Admin Hotel Claro, Faizal, berharap pemerintah dapat menilai kondisi riil di lapangan secara lebih objektif agar tidak terjadi miskalkulasi terhadap potensi pajak. 

"Contohnya masalah parkir, terkadang ada kendaraan yang digratiskan," katanya.

Hal itu, kata dia, terkadang pandangan dari luar terlihat ramai namun nyatanya tidak.

"Hal-hal seperti ini yang kadang salah dinilai dan harus dipahami bersama," ungkapnya.(*)