TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut) Joko Supratikto tampil menjadi narasumber Tribun Podcast, Jumat 20 Februari 2026.

Bincang-bincang berlangsung di Studio Tribun Manado, Jalan AA Maramis, Kelurahan Kairagi 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulut.

Topik edisi kali ini, Mengenal Tugas Bank Indonesia dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara 2026.

Tribun Podcast edisi hari ini dipandu Pemimpin Redaksi Tribun Manado Jumadi Mappanganro.

Berikut petikan wawancara dengan Joko Supratikto:

Tribun Manado: Bisa dijelaskan apa tugas dan fungsi Bank Indonesia di daerah?

Joko Supratikto: Bank Indonesia di daerah adalah kepanjangan tangan dari Bank Indonesia di kantor pusat.

Tentu, fungsi-fungsinya akan sama.

Pertama, terkait dengan kebijakan moneter.

Kebijakan moneter diambil oleh pusat, dan kami di daerah itu mengimplementasikannya di daerah.

Terkait dengan kebijakan moneter, kami melakukan asesment terkait dengan ekonomi.

Asesmen ekonomi yang kami lakukan dijadikan satu masukan untuk pengambilan keputusan di kantor pusat dan kami jadikan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan kondisi ekonomi yang ada di daerah.

Kedua, terkait dengan sistem pembayaran.

Sistem pembayaran ada yang tunai dan ada yang non tunai.

Kalau tunai, kita bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengedaran uang rupiah yaitu uang logam, uang kertas dan uang digital.

Tugas pengedaran uang rupiah ke daerah-daerah yaitu uang kertas dan uang logam.

Kita sekarang sedang menuju digitalisasi. Tetapi kita paham uang kertas dan uang logam masih dibutuhkan oleh masyarakat.

Itu masih berlaku untuk transaksi keuangan.

Kita menyediakan supaya uang itu cukup jumlah dan kualitasnya masih layak edar.

Tentu Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan bantuan yang cukup besar dari perbankan.

Walaupun kami secara reguler akan ke daerah untuk untuk menarik uang yang tidak layak edar lalu kami racik dan uang yang ditarik kami ganti dengan uang yang baru.

Uang racikan supaya tidak mencemari lingkungan, kami bekerja sama dengan PLTU yang ada di Amurang.

Uang yang diracik dicampur dengan batu bara untuk dijadikan pembangkit listrik.

Terkait uang digital, seperti QRIS, juga menjadi tanggung jawab kami.

Digitalisasi, disamping mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi, bagi pemerintah daerah juga membantu untuk mendapatkan pendapatan asli daerah.

Karena apa? Ini akan mempermudah untuk melakukan pembayaran pajak.

Disamping itu untuk transparansi, bisa mengurangi kebocoran-kebocoran. Makanya itu bisa menambah pendapatan daerah.

Kami sangat mendorong digitalisasi.

Kami juga memiliki mandat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Di Sulawesi Utara, pertumbuhan ekonominya cukup bagus. Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi 5,66 persen, lebih tinggi dari nasional, 5,3 persen.

RPJMD di tahun 2026 antara 6-7 persen. Proyeksi kami tahun depan akan mengalami kenaikan, 5,4 - 6,4 persen.

Karena ada beberapa kegiatan ekonomi yang memang akan menunjang kesana.

Diantaranya ada MBG, peningkatan pariwisata, pembukaan rute penerbangan, ekspor dari Sulut, ada juga tambang rakyat yang apabila sudah dikelola dengan baik akan memicu pertumbuhan ekonomi di Sulut.

Disamping pertumbuhan ekonomi, harus ada stabilitas harga.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi disertai dengan inflasi yang tinggi, tidak ada artinya.

Karena itulah yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketika dia bisa memperoleh harga yang wajar. Artinya terjangkau oleh masyarakat, tetapi tidak juga tidak terlalu rendah yang merugikan petani.

Kami bersyukur, tahun lalu di Sulawesi Utara, kami bisa mempertahankan tingkat inflasi yaitu 1,32 persen, terendah di nasional.

Dan kami memperkirakan tahun depan juga bisa dikelola, antara 1,5 - 3,5 persen.

Ketika harga stabil, pertumbuhan ekonomi tinggi, kami yakin kesetaraan itu akan ada di masyarakat.

Apa yang kami lakukan?

Tidak semua daerah di Sulut sebagai produsen komoditas-komoditas tertentu yang diperlukan.

Misalnya, Manado, lebih banyak untuk konsumsi. Sementara, produsen itu di daerah lain.

Misalkan cabe di Tomohon atau Minahasa, mereka melimpah.

Kalau melimpah harganya selalu turun. Supaya tidak turun, ini harus disalurkan ke daerah lain.

Itulah yang kami dorong kerja sama antar daerah. Baik daerah yang ada di dalam provinsi maupun di luar provinsi.

Tribun Manado: Inflasi di Sulawesi Utara pemicunya apa saja?

Joko Supratikto: Bawang, rica, tomat, ikan-ikanan. 

Pada bulan Januari, lebih banyak harga-harga yang diatur pemerintah. Seperti listrik.

Beberapa periode sebelumnya juga yang memicu yaitu emas.

Kalau harga emas kami tidak melakukan intervensi. Kalau harga-harga makanan yang bergejolak, itu kita melakukan intervensi.

Salah satu cara yang dilakukan yaitu Gerakan Pasar Murah.

Tribun Manado: Mendekati hari raya, apa saja yang dilakukan Bank Indonesia?

Joko Supratikto: Ada kendala yang karus kita sikapi.

Pertaman, kondisi cuaca. Kita lihat saat ini hujan terus.

Biasanya saat hujan yang terlalu tinggi akan mengurangi hasil produksi di daerah pertanian.

Kedua, konsumsi masyarakat akan tambah tinggi ketika hari raya.

Yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu tentunya melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). 

Kita juga ada yang namanya Satgas Pangan yang memiliki kewenangan untuk penindakan hukum.

Yang akan kita lakukan yaitu Gerakan Pasar Murah. Bahkan kita sekarang punya Kios TPID di Pasar Bersehati Manado.

Disamping itu, kami menginisiasi kerja sama antar daerah.

Ada beberapa daerah sekaran sudah terkoneksi, sudah ada MoU.

Tribun Manado: Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan di Sulawesi Utara?

Joko Supratikto: Bank Indonesia punya mandat untuk mengedukasi masyarakat supaya bijak menggunakan uang atau bijak berbelanja.

Kita mendorong literasi untuk penggunaan transaksi digital.

Kami juga mengedukasi terkait dengan pinjaman online (pinjol) atau pinjaman daring (pindar).

Kalau kita memanfaatkan hal itu untuk kegiatan produktif, itu tidak masalah.

Tapi kalau menggunakan pinjol untuk judol itu nantinya kita "dikejar" oleh 2 pihak.

Selain itu kita juga mengajari masyarakat untuk mengenali uang asli atau uang palsu.

Kemudian menedukasi masyarakat untuk memperlakukan uang rupiah itu dengan baik.

Tribun Manado: Di masyarakat itu biasanya terjadi uang logam itu tidak diterima lagi. Kemudian, ada kasus yang pernah viral, di bandara ada yang mau beli roti, uangnya tidak diterima, katanya harus pakai uang digital. Tanggapannya bagaimana?

Joko Supratikto: Sesuai undang-undang, uang yang digunakan yaitu uang kertas, uang logam dan uang digital.

Sebenarnya tidak diperkenankan untuk menolak uang logam. Karena uang logam itu masih berlaku sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Jadi terima saja uang logam, tapi kalau repot untuk mengelolanya, tukarkan saja di bank.

Masyarakat diberikan pilihan untuk membayar menggunakan uang logam, uang kertas atau uang digital.

Terkait dengan toko roti, merchant harus bijak. 

Karena tidak semua orang itu melek digital. Mungkin karena factor usia, atau factor ekonomi sehingga tidak memiliki gadget dll.

Tribun Manado: Bagaimana perkembangan adposi transaksi digital di Sulawesi Utara?

Joko Supratikto: Di Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang cukup bagus.

Jumlah merchant QRIS pada 2025 meningkat 21 persen dari tahun 2024.

Sedangkan masyarakat pengguna QRIS meningkat sekitar 9 persen.

Volume transaksi meningkat 187 persen.

Tribun Manado: Apa yang dilakukan Bank Indonesia untuk meningkatkan penggunaan QRIS di Sulawesi Utara dan tantangannya seperti apa?

Joko Supratikto: Kita selalu melakukan sosialisasi dengan berbagai macam kegiatan.

Contohnya mendaftar lomba harus pakai QRIS.

Voting untuk peserta favorit pakai QRIS.

Jadi kita membiasakan masyarakat menggunakan QRIS.

Kami juga mendorong pemerintah untuk melakukan elektronikfikasi transaksi. Jadi taka da lagi transaksi yang pakai tunai.

Tantangannya yaitu misalnya infrastruktur seperti jaringan internet yang belum merata.

Tribun Manado: Apa pesan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih melek lagi terhadap literasi keuangan dan masyarakat ini bisa tumbuh ekonominya?

Joko Supratikto: Harapannya ke pemerintah daerah, mari kita perkuat koordinasi.

Berkolaborasi supaya digitalisasi maupun kestabilan ekonomi di daerah tetap terjaga.

Untuk masyarakat dan pelaku usaha, mari kita bijak belanja, yaitu sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu untuk transaksi digital, masyarakat harus tetap waspada. Kalau ada kejanggalan segera laporkan.

Terakhir, dengan media, termasuk Tribun Manado.

Media adalah sahabat kami. Partner kami menyampaikan informasi yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mari kita sama-sama mebasmi HOAX dan memberikan ekspektasi yang positif kepada masyarakat.

(TribunManado.co.id/Ico)